Alarm PHK Buruh Otomotif Imbas Impor 105 Ribu Pikap CBU India

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyoroti keras rencana impor 105 ribu pikap dari India yang dinilai berpotensi mengancam kelangsungan kerja puluhan ribu buruh di industri otomotif nasional.

Presiden KSPI yang juga menjabat Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkap sejumlah anggota KSPI di perusahaan produsen mobil telah menyampaikan kekhawatiran kepada serikat terkait potensi penurunan produksi akibat kebijakan impor tersebut.

Menurutnya, masuknya ratusan ribu unit pikap impor akan membuat output produksi pabrik dalam negeri menurun, yang pada akhirnya berpotensi memicu pengurangan kontrak kerja hingga PHK.

"Anggota kami di produsen-produsen mobil sudah datang dan menyampaikan langsung. Ada potensi PHK karena output produksi bisa turun akibat impor 105.000 pick up dari India," ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya dikutip Selasa (24/2).

Ia mempertanyakan rasionalitas kebijakan tersebut, terlebih di tengah situasi ketenagakerjaan yang sedang tertekan. Said Iqbal bilang, gelombang PHK masih terus terjadi di berbagai sektor.

"Di tengah PHK ratusan ribu buruh, tiba-tiba muncul kebijakan yang justru berpotensi menambah PHK di industri otomotif. Ini kebijakan apa? Di mana rasionalitasnya?" tegasnya.

Apabila 105 ribu unit pikap diproduksi di dalam negeri, maka dampaknya justru akan memperpanjang kontrak buruh yang saat ini bekerja di pabrik mobil, bahkan membuka lapangan kerja baru.

Iqbal memperkirakan produksi dalam negeri untuk jumlah tersebut dapat menyerap sedikitnya 10 ribu tenaga kerja baru dalam periode 6 bulan hingga 1 tahun produksi.

"Kalau diproduksi di Indonesia, itu bisa menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja. Belum lagi industri suku cadang dan maintenance yang ikut bergerak. Penyerapan tenaga kerjanya akan panjang," ucap dia.

Ia bilang sejumlah produsen seperti Hino, Isuzu, Suzuki, Toyota, hingga Mitsubishi memiliki kapasitas teknologi dan produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurutnya lagi apabila persoalan harga menjadi pertimbangan, pemerintah dapat melakukan negosiasi spesifikasi.

"Kalau harga dianggap mahal, spesifikasinya bisa disesuaikan. Fitur otomatis bisa jadi manual, dashboard digital bisa disederhanakan. Tinggal negosiasi. Jangan malah impor," ujar Said.

Pembelian ratusan ribu unit kendaraan komersial dengan cara impor utuh dari India telah dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara, sebagai salah satu BUMN yang bersinergi dengan proyek Koperasi Merah Putih.

Agrinas melakukan pengadaan tersebut dengan melibatkan dua merek otomotif ternama asal India yaitu Mahindra & Mahindra dan Tata Motors. Nilai pengadaan ini mencapai Rp24,66 triliun.

Kebijakan ini langsung menuai polemik terutama dari kalangan produsen otomotif dalam negeri yang merasa mampu mengakomodasi permintaan tersebut, namun perusahaan pelat merah justru memilih impor dari luar negeri.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) Joao Angelo De Sousa Mota telah angkat bicara dengan mengungkap alasan di balik rencana impor sebanyak 105 ribu unit pikap serta truk asal India.

Menurut dia langkah Agrinas mengimpor pikap dari India karena pertimbangan efisiensi harga.

Joao juga bilang pikap CBU asal India ini telah masuk Indonesia secara bertahap. Untuk sementara, unit kendaraan akan disimpan di Kodim, sembari menunggu kesiapan koperasi.

"Sekarang sudah tiba, sudah kita distribusikan juga sebanyak 200, kemudian minggu depan akan tiba lagi 400. Dan sampai akhir bulan ini akan tiba 1.000 unit. Kita akan terus segera langsung kita distribusikan ke tempat-tempat yang sudah siap maupun ke tempat-tempat yang belum siap," kata Joao melansir CNBC Indonesia.

"Kita akan langsung taruh di Kodim-Kodim, sehingga ketika koperasinya sudah siap langsung kita lakukan mobilisasi ke Koperasi di mana kita akan bagikan. Setiap kooperasi akan dapat satu unit," ucap Joao.