Aturan Baru Konversi Motor Listrik Masih Tahap Draf

Kementerian ESDM mengungkap masih mengkaji ulang kelanjutan program konversi motor konvensional ke motor listrik untuk tahun ini. Aturannya disebut masih tahap draf, dengan kemungkinan skema insentif baru yang lebih murah dari program sebelumnya.

"Konversi motor listrik itu selama ini yang dilakukan kementerian ESDM kan sesuai peraturan menterinya sampai dengan tahun 2024. Waktu itu saya mau melakukan revisi permennya untuk mau diperpanjang atau tidak. Masih berbentuk draft," kata Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, di Jakarta, dikutip CNBC Indonesia, Selasa (7/7).

Kajian soal ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Sains dan Teknologi hingga institusi pendidikan seperti ITB dan ITS. Fokus utamanya adalah besaran bantuan pemerintah serta keterlibatan sektor swasta lewat dana tanggung jawab sosial (CSR) agar tidak membebani masyarakat.

"Lalu 2026 ini ada program itu lagi. Nah, saya baru melakukan kajian kalau program ke depannya apakah masih dengan konsep yang sama dengan yang dulu atau tidak. Nah, itu kita minta kajian sama Kemensaintek, sama tim BBSP di tempat kami, dan tim ITB. Gitu. Terus ada ITS juga lah," lanjutnya.

Pada program yang pernah berjalan, pemerintah memberikan insentif Rp10 juta per unit dari total biaya konversi yang disebut mencapai Rp15 juta. Kekurangan Rp5 juta per unit sempat ditutup lewat gerakan CSR perusahaan yang diajak ikut dalam program ini, sehingga pemilik motor tak perlu menanggung biaya.

Perusahaan yang menyalurkan dana CSR untuk program ini turut mendapat poin tambahan dalam penilaian PROPER di Kementerian Lingkungan Hidup, yang berdampak pada laporan keberlanjutan perusahaan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap rencana percepatan konversi motor konvensional ke motor baterai listrik sebagai bagian percepatan implementasi energi bersih yang juga mencakup pembangunan PLTS 100 Gigawatt dan konversi 120 juta motor. Hal ini disampaikan usai rapat terbatas di Istana Negara, Kamis (5/3).

"Semacam begitu (subsidi), tapi nanti kita cari formulasi yang baik," kata Bahlil, saat ditanya soal program percepatan yang akan diberikan pemerintah.

Pemerintah sebelumnya sempat memberikan subsidi konversi untuk 200 ribu unit senilai Rp7-10 juta per unit, yang berakhir pada 2024 dan belum dilanjutkan lagi.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga belum bisa membeberkan target pemberian motor konversi untuk tahap pertama, karena masih dalam perhitungan.

"Tapi sekarang kan sudah mulai ada teknologi yang lebih murah, jadi mungkin sekitar Rp5-6 juta, jadi ke sini semakin murah. Dan itu akan diupayakan untuk pemerintah bisa hadir bersama-sama dalam mengurangi beban mereka dalam konversi," kata Bahlil.