Gaikindo Buka Suara Usai Dituding Hambat Transisi EV di Indonesia
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) buka suara menanggapi temuan lembaga InfluenceMap yang menyebut mereka bersama sejumlah pabrikan otomotif Jepang berupaya memengaruhi kebijakan pemerintah sehingga berpotensi menghambat transisi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia.
Jongkie D Sugiarto, Ketua Bidang Pengembangan Pasar Gaikindo, mengaku belum mengetahui temuan yang dipublikasikan InfluenceMap tersebut.
Namun ia menegaskan Gaikindo selalu berkomitmen untuk tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong elektrifikasi kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 beserta aturan turunannya.
"Saya tidak tahu mengenai temuan tersebut, tapi yang pasti Gaikindo mendukung sepenuhnya elektrifikasi kendaraan bermotor di Indonesia," kata Jongkie, Minggu (26/7).
Sebelumnya, Analis Indonesia di InfluenceMap Muhammad Risky menyebut Toyota, Honda, Suzuki dan Gaikindo telah mendorong perubahan kebijakan otomotif sepanjang periode 2023-2026 yang dinilai berpotensi memperlambat transisi menuju kendaraan listrik nasional.
Menurut Risky, langkah tersebut merupakan kekeliruan karena berpotensi memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak, di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi melalui elektrifikasi sektor transportasi.
"Ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar membuat dekarbonisasi sektor transportasi dan ketahanan energi menjadi dua isu yang tidak dapat dipisahkan," kata Risky, Jumat (24/7).
Ia menambahkan pemerintah telah menjadikan kemandirian energi sebagai salah satu tujuan nasional. Namun, menurutnya, sejumlah usulan dari industri justru dinilai mengarah pada upaya memperpanjang ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dari luar negeri.
Risky mengatakan Toyota, Honda dan Suzuki menguasai sekitar 74 persen pangsa pasar kendaraan di Indonesia pada 2025. Ketiga produsen tersebut juga menempati sejumlah posisi kepemimpinan strategis di Gaikindo sehingga dinilai memiliki pengaruh terhadap arah kebijakan dekarbonisasi sektor transportasi.
Dalam analisisnya, InfluenceMap menyebut advokasi industri otomotif untuk mempertahankan peran jangka panjang kendaraan hybrid berbasis mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) bertentangan dengan ambisi pemerintah mengurangi ketergantungan impor minyak.
InfluenceMap juga menilai upaya tersebut berujung pada keputusan pemerintah pada Desember 2024 untuk memperluas insentif yang semula hanya ditujukan bagi kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) sehingga turut mencakup kendaraan hybrid berbasis ICE.
Sejak saat itu, menurut Risky, industri otomotif terus mendorong pemberian insentif bagi kendaraan berbasis ICE menjelang pengumuman paket insentif baru yang dijadwalkan terbit pada akhir tahun ini.
"Toyota, Honda, Suzuki dan Gaikindo mengadvokasi dukungan kebijakan berkelanjutan untuk kendaraan hibrida, yang berpotensi menunda transisi BEV di Indonesia," ujar Risky.
(fea/ryh/fea)