INDEF: Insentif Motor Listrik Rp3 Juta Cuma Jadi Pemanis

Rencana insentif pembelian motor listrik sebesar Rp3 juta per unit dinilai belum cukup kuat mendorong konsumen berpindah dari motor bensin. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menyebut potongan harga sebesar itu hanya menjadi daya tarik tambahan, bukan alasan utama orang membeli motor listrik.

"Untuk konsumen motor yang sensitif terhadap harga, besaran ini lebih berfungsi sebagai pemanis daripada faktor utama untuk beralih ke kendaraan listrik," kata Rizal, dikutip Antara, Jumat (21/8).

Insentif itu direncanakan Rp3 juta per unit dengan target 1 juta unit dan total anggaran Rp3 triliun. Angkanya turun dari rencana awal pemerintah sebesar Rp5 juta per unit.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri belum yakin seluruh anggaran terserap tahun ini. Ia menyinggung kapasitas produksi motor listrik nasional yang belum menyentuh angka 1 juta unit.

"Saya pikir paling 100.000 sampai akhir tahun. Jadi, nanti saya pikirkan apa bisa ditambah," ucap Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/8).

Kebijakan itu disebut paling cepat berlaku September 2026. Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar pelaksanaannya belum terbit dan Kementerian Keuangan masih berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian.

Beban APBN

Di sisi lain, Rizal menilai pemangkasan besaran insentif justru menolong kondisi keuangan negara.

"Dari sisi fiskal, pemangkasan insentif justru membuat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih terkendali," ujarnya.

Konsekuensinya, daya dorong insentif untuk mengerek penjualan motor listrik jadi lebih terbatas, meski tetap memberi daya tarik pembelian.

Menurut dia, persoalan utama penyerapan motor listrik bukan pada besaran subsidi, melainkan seberapa efektif setiap rupiah insentif menghasilkan tambahan penjualan dan nilai tambah ekonomi.

Sebagai pembanding, insentif motor listrik terakhir bergulir pada 2023 dan 2024 berupa potongan harga Rp7 juta per unit. Kuota 2024 awalnya ditetapkan 50 ribu unit, kemudian ditambah menjadi 60 ribu unit, dan ludes sebelum tutup tahun. Setelah itu program berhenti sampai sekarang.

Rizal mendorong pemerintah menyiapkan skema insentif yang lebih terarah, misalnya dikaitkan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produksi domestik, industri baterai, serta pengguna dengan intensitas mobilitas tinggi.

Dengan cara itu, kata dia, uang negara tidak hanya berhenti sebagai diskon di ruang pamer.

"Dengan begitu, manfaatnya tidak berhenti pada diskon harga, tetapi ikut memperkuat industri nasional dan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM)," tuturnya.