Konsumen Tunda Beli Motor Listrik Jelang Subsidi, ke Dealer Cuma Nanya

Penjualan motor listrik tahun ini mengalami penurunan. Salah satu sebabnya adalah ketidakpastian rencana pemberian subsidi pembelian motor listrik dari pemerintah yang terus molor hingga kini.

Hal ini dibenarkan pelaku usaha yang berkecimpung dalam industri tersebut yaitu Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia (Aismoli).

"Ya faktor utama karena masyarakat banyak yang nunggu subsidi," kata Budi Setyadi, Ketua Umum Aismoli saat dihubungi, Rabu (2/9).

Pada masa rencana pemberian subsidi oleh pemerintah, ia mengatakan banyak masyarakat yang akhirnya urung membeli meski sudah datang ke dealer. Tidak sedikit pembeli yang ujungnya hanya tanya-tanya, tanpa melakukan pembelian.

"Banyak yang dateng, tanya-tanya, terus ngobrol sesuatu yang menyangkut subsidi," kata dia.

Budi turut menyinggung angka penjualan motor listrik nasional yang mengalami penurunan tahun ini. Hingga Agustus 2026, penjualan disebut hanya mencapai 19 ribu unit.

Ini artinya butuh 36 ribu unit lagi agar penjualan sama dengan tahun lalu. Namun jika berbicara target 2026 yaitu penjualan 60 ribu unit, penjualan motor listrik masih kurang 41 ribu unit, pada empat bulan terakhir.

Budi menyebut produsen motor listrik yang menjadi anggota Aismoli hanya bisa menunggu pemerintah menerbitkan aturan terkait subsidi motor listrik.

"Ya sifatnya sekarang hanya menunggu," kata Budi.

Rencana pemberian insentif kendaraan listrik diketahui sudah beberapa kali bergeser sepanjang 2026.

Pada awal Mei, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkap pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk 200 ribu kendaraan listrik, terdiri dari 100 ribu mobil listrik dan 100 ribu sepeda motor listrik, dengan target berjalan pada Juni.

Jadwal itu mundur ke Juli. Menjelang akhir Juni, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kemungkinan implementasinya digeser lagi ke Agustus karena kebijakan masih dikaji.

Penerapan subsidi motor listrik lalu ditunda lagi hingga akhirnya diputuskan bakal berlaku September 2026, namun kini belum menemui titik terang.