Menperin Usul Mobil Hybrid Dapat Insentif, Apa Saja?

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengusulkan pemerintah memberikan insentif nonfiskal untuk kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV). Insentif itu antara lain pembebasan aturan ganjil genap dan penyediaan parkir khusus, sedangkan keringanan pajak masih akan dikaji.

Sarmuji mengatakan insentif nonfiskal itu dapat mendorong penggunaan kendaraan elektrifikasi sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

"Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya," ujar Sarmuji dalam keterangannya, Kamis (22/10).

Menurut Sarmuji, kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) selama ini telah memperoleh sejumlah insentif, termasuk kemudahan administrasi dan pembebasan aturan ganjil genap. Sementara itu, kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV belum memiliki skema tambahan insentif yang dirumuskan secara khusus.

"Kalau full battery selama ini sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi maupun ganjil genap. Sementara yang plug-in hybrid dan REEV itu akan dirumuskan (penambahan) insentifnya," katanya.

Ia menilai ketiga teknologi tersebut juga berpotensi membantu penghematan BBM, termasuk BBM bersubsidi, sekaligus menekan emisi.

"Akan berdampak pada penghematan BBM kita, khususnya BBM bersubsidi. Di samping juga pasti akan berakibat pada menurunnya emisi," jelasnya.

Dari sisi industri, Sarmuji menilai kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV masih memiliki keunggulan karena menggunakan mesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE) selain sistem elektrifikasi. Kondisi itu memungkinkan industri komponen otomotif nasional beradaptasi secara bertahap tanpa harus mengubah seluruh lini produksi.

"Jadi, komponen-komponen yang sekarang diproduksi tidak perlu berubah secara total. Menyesuaikan dirinya masih lebih mudah," ucapnya.

Sarmuji mengatakan Kementerian Perindustrian akan mengomunikasikan usulan tersebut dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait. Koordinasi diperlukan karena pembebasan ganjil genap dan penyediaan parkir khusus melibatkan instansi lain serta pemerintah daerah.

Ia menargetkan pembahasan dan pengusulan tambahan insentif dapat dipercepat pada tahun ini.

Keringanan pajak

Selain insentif nonfiskal, pemerintah juga akan mengkaji kemungkinan pemberian insentif fiskal berupa keringanan pajak. Namun, Sarmuji menyebut besaran fasilitas untuk kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV tidak harus sama dengan yang diberikan kepada BEV.

"Keringanan pajaknya tidak harus sama. Yang penting ada insentif sehingga industri juga tumbuh. Karena manfaatnya juga sama-sama dirasakan, baik untuk masyarakat maupun negara," tutur Sarmuji.