Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan pertemuan rutin hari ini dengan membahas dua agenda. Agenda pertama, terkait imbauan kepada kader, simpatisan, dan relawan untuk menahan diri menyusul sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
“Para kader diminta menahan diri agar kegiatan perdagangan dan perekonomian tetap berjalan baik dan menjaga situasi di MK tetap kondusif,” ujar Anggota Tim Pemenangan Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla, Maruarar Sirait di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (21/8).
Agenda kedua, terang Maruarar, membahas mengenai pimpinan DPRD tingkat I dan tingkat II di seluruh Indonesia. Pembahasan ini masih terkait dengan putusan sengketa hasil Pilpres 2014.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Langkah ini merupakan tanggapan atas konsekuensi jika saat PDIP harus mengisi posisi pimpinan DPRD saat MK memutuskan Jokowi sebagai presiden terpilih,” jelasnya.
Maruarar juga menilai positif langkah gugatan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke MK. Baginya, menggugat ke MK merupakan langkah hukum yang legal dan dibenarkan oleh hukum.
“Lima tahun lalu kami tidak puas dengan hasil KPU dan kami juga datang ke MK, jadi saya rasa tidak ada yang luar biasa," ujarnya.
Sejumlah petinggi partai berlambang banteng moncong putih terlihat hadir dalam pertemuan rutin tersebut, termasuk Ketua Fraksi PDIP di DPR Puan Maharani.