Politisi Senior PPP Ancam Ambil Alih Partai

Partai Persatuan Pembangunan kembali dilanda kisruh internal. Kini, giliran para politisi senior partai Ka’bah itu “turun gunung” mendesak muktamar segera digelar.
 

Anggota Majelis Syariah PPP, Muhammad Rodjak menyatakan sesuai hasil Musyawarah Kerja Nasional PPP di Bogor, muktamar yang awalnya dijadwalkan digelar tahun 2015 diputuskan untuk diubah menjadi satu bulan setelah Pemilu Presiden. Muktamar rencananya bakal mengagendakan pembahasan arah koalisi PPP, pemilihan ketua umum baru, dan pembentukan kepengurusan baru.
 

“Pemilu Presiden telah dilakukan 9 Juli lalu. Artinya, satu bulan setelahnya adalah 9 Agustus. Ini sudah lewat. Maka kompetensi dan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat gugur dan kedaluwarsa,” kata Rodjak kepada CNN Indonesia di kediamannya di Kebayoran Baru, Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (21/8).
 

Saat ditemui, Rodjak tengah berbincang santai dengan para koleganya sesama sesepuh PPP di teras rumahnya yang dinaungi pohon rindang. Terlihat antara lain anggota Departemen PPP Djoko Kertopati, mantan Ketua DPP PPP Ubaidillah Murad, anggota Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Barat Turmuzi, dan Ketua Umum ormas sayap PPP Gerakan Pemuda Ka'bah.
 

Rodjak menilai logika berpikir petinggi PPP yang menafsirkan Pemilu Presiden sebagai rangkaian proses hingga pelantikan presiden terpilih, tak tepat. “Kalau pelantikan presiden diundur, apa muktamar ikut diundur? Sampai kapan mau diundur? Padahal ini menyangkut kepentingan partai ke depan,” ujarnya.
 

Menurut Rodjak, ia tak punya kepentingan apapun dengan meminta muktamar secepatnya digelar. “Ini hanya bagian dari tanggung jawab kami sebagai pendiri partai. PPP ini kan kami yang bentuk dan besarkan sejak Orde Baru waktu ditekan Soeharto,” kata dia.
 

Rodjak mengultimatum DPP PPP untuk menyelenggarakan muktamar paling lambat akhir Agustus ini. “Jika sampai akhir bulan tidak juga digelar, politisi senior PPP akan ambil alih,” katanya.

Perpecahan di tubuh partai Ka’bah ini memang kerap terjadi. Sebelumnya, beberapa elit PPP sempat mempermasalahkan Suryadharma Ali yang membela pasangan Prabowo-Hatta habis-habisan. Sempat ada isu untuk mengkudeta Suryadharma. Gerakan itu dimotori salah seorang mantan petinggi partai, Suharso Monoarfa.