PDIP Kesulitan Ajukan Calon Ketua DPR
CNN Indonesia
Jumat, 05 Sep 2014 13:43 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kesulitan mengajukan calon ketua DPR jika pemilihan pimpinan DPR dilakukan secara tertutup dengan sistem paket. Artinya, nama calon ketua DPR diajukan sepaket dengan empat wakil ketua DPR.
Calon ketua DPR dan empat calon wakilnya itu harus berasal dari fraksi yang berbeda. “Maka jika satu paket isinya lima orang dari fraksi berbeda, kami (kubu PDIP) yang terdiri dari empat fraksi tentu tidak bisa mengajukan calon,” kata anggota Panitia Khusus Tata Tertib DPR dari PDIP, Honing Sani, kepada CNNIndonesia, Jumat (5/9).
PDIP hanya didukung PKB, Hanura, dan Nasdem. Empat orang dari empat fraksi di kubu PDIP itu tak memenuhi syarat karena pimpinan DPR total berjumlah lima orang.
Honing mengatakan, pimpinan Pansus Tatib DPR yang menyusun mekanisme pemilihan Ketua DPR itu pun didominasi oleh koalisi Merah Putih. Pansus Tatib diketuai oleh Benny K. Harman dari Demokrat, dengan wakil ketua Aziz Syamsuddin dari Golkar, Fahri Hamzah dari PKS, dan Totok Daryanto dari PAN.
Jika PDIP tak bisa mengajukan calon Ketua DPR karena terjegal tata tertib DPR baru yang merupakan turunan dari Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD), maka itu menjadi ironi. PDIP sebagai partai pemenang pemilu legislatif terancam tak dapat mencalonkan Ketua DPR.
“Kami (PDIP) ingin ada opsi lain di luar pemilihan paket ini. Kami juga berharap gugatan UU MD3 di MK dikabulkan,” kata Honing.
PDIP dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi karena hak partai pemenang pemilu untuk menduduki kursi Ketua DPR seperti yang selama ini berlaku, dihapus dalam UU yang disahkan hanya sehari menjelang Pemilu Presiden 9 Juli itu.
Partai banteng juga berharap peta koalisi di parlemen berubah ke depannya, menyusul meningkatnya intensitas komunikasi politik antara Jokowi dan partai-partai di luar koalisi Jokowi saat ini.
Soal bursa calon Ketua DPR, PDIP hanya punya calon tunggal yakni Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP.
Calon ketua DPR dan empat calon wakilnya itu harus berasal dari fraksi yang berbeda. “Maka jika satu paket isinya lima orang dari fraksi berbeda, kami (kubu PDIP) yang terdiri dari empat fraksi tentu tidak bisa mengajukan calon,” kata anggota Panitia Khusus Tata Tertib DPR dari PDIP, Honing Sani, kepada CNNIndonesia, Jumat (5/9).
PDIP hanya didukung PKB, Hanura, dan Nasdem. Empat orang dari empat fraksi di kubu PDIP itu tak memenuhi syarat karena pimpinan DPR total berjumlah lima orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika PDIP tak bisa mengajukan calon Ketua DPR karena terjegal tata tertib DPR baru yang merupakan turunan dari Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD), maka itu menjadi ironi. PDIP sebagai partai pemenang pemilu legislatif terancam tak dapat mencalonkan Ketua DPR.
PDIP dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi karena hak partai pemenang pemilu untuk menduduki kursi Ketua DPR seperti yang selama ini berlaku, dihapus dalam UU yang disahkan hanya sehari menjelang Pemilu Presiden 9 Juli itu.
Partai banteng juga berharap peta koalisi di parlemen berubah ke depannya, menyusul meningkatnya intensitas komunikasi politik antara Jokowi dan partai-partai di luar koalisi Jokowi saat ini.
Soal bursa calon Ketua DPR, PDIP hanya punya calon tunggal yakni Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK