Jokowi-JK Bantah Intervensi Kementerian

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, merespons kritikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Tim Transisi. Jokowi membantah adanya intervensi terhadap kementerian yang saat ini masih berada di bawah pemerintahan SBY.

“Setahu saya tidak ada (anggota Tim Transisi) yang nyelonong ke kementerian,” kata Jokowi di sela silaturahmi Fraksi PDIP di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (7/9). Menurutnya, jika ada Tim Transisi yang bergerak ke kementerian, itu hanya untuk meminta data.

Kritikan SBY yang menyebut Tim Transisi tidak berkoordinasi dalam menjalin komunikasi dengan jajaran kementeriannya, dianggap Jokowi tidak tepat. “Setahu saya, kami (Tim Transisi) sudah membuat surat yang saya tandatangani untuk disampaikan kepada Menteri Kordinator Perekonomian,” ujar mantan Wali Kota Solo yang bakal dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober itu.

Di tempat yang sama, Jusuf Kalla menyatakan saat itu belum ada aturan mengikat soal cara untuk menjalin komunikasi dengan kementerian. “SBY bilang waktu itu boleh-boleh saja ketemu menterinya,” kata dia.

Barulah sejak SBY menyampaikan kritikannya, Jumat (5/9), Tim Transisi harus menjalin koordinasi awal sebelum menembus jajaran kementerian. “Sekarang jadi ada aturan untuk izin dulu ke Menko,” ujar JK.

Dalam sambutannya sebelum memulai rapat paripurna kabinet Jumat kemarin, SBY mengatakan Jokowi-JK tidak bisa mengintervensi kebijakan pemerintahan saat ini lewat Tim Transisi, sebab SBY dan kabinetnya masih bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan hingga 20 Oktober.

SBY lantas mencontohkan, salah seorang bawahannya di kementerian tertentu pernah mendapat undangan dari Tim Transisi untuk membahas banyak hal. Langkah itu dipandang SBY tak tepat karena materi yang akan dibahas tersebut masih menjadi tanggung jawab pemerintahannya.

Jumat itu juga, Tim Transisi meminta maaf kepada pemerintah karena ada tim gadungan yang mendatangi kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas nama Tim Transisi dan mengatasnamakan Jokowi-JK untuk berinteraksi dengan kementerian dan instansi terkait.

Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menegaskan staf Tim Transisi yang mendapat mandat Jokowi untuk bertemu dengan jajaran pemerintah hanya ketua tim, Rini Soemarmo, dan para deputinya. Mereka pun dibekali dengan surat mandat resmi yang bercap Kantor Transisi dan ditandatangani Kepala Staf Tim Transisi .

Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto meminta jajaran kementerian untuk tak segan melaporkan bila ada tim transisi gadungan. “Ruang gerak Tim Transisi terbatas,” ujar Wasekjen PDIP itu.