RUU Pilkada adalah Pembunuhan Demokrasi

CNN Indonesia -- Penghapusan pemilihan kepala daerah langsung adalah sebuah kemunduran dalam berdemokrasi. Dalam konteks saat ini penghapusan pilkada langsung merupakan pengingkaran terhadap kehendak rakyat dan sekaligus merupakan pembunuhan demokrasi langsung oleh rakyat.

Penghapusan pilkada langsung merupakan upaya elite partai politik untuk menguasai posisi kepala-kepala daerah. Sebab nanti akan terjadi bahwa kepala daerah akan didominasi oleh elite partai.

Orang-orang baik yang disukai oleh rakyat akan sulit untuk maju menjadi kepala daerah. Sebab semuanya akan ditentukan oleh segelintir orang partai yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mekanisme pemikiran oleh DPRD akan menjadikan uang sebagai faktor dominan bagi keterpilihan seseorang karena besar kemungkinan siapa yang bakal terpilih menjadi kepala daerah sangat ditentukan oleh seberapa besar bayaran yang bisa si calon berikan kepada para anggota DPRD yang ada.

Praktik seperti ini sudah jamak terjadi sejak dulu ketika kepala daerah masih dipilih oleh DPRD. Karena itu, apabila pilkada langsung oleh rakyat dihapus maka dipastikan korupsi akan semakin marak lagi di daerah-daerah.

Komite Pemilih Indonesia mencermati rencana penghapusan pemilihan kepala daerah langsung ada kaitannya dengan kalahnya koalisi Merah Putih dalam ajang pemilihan presiden yang baru lalu. Pasalnya, koalisi Merah Putih yang memiliki mayoritas suara di parlemen calonnya harus kalah karena rakyat tak memilih calon mereka.

Jika saja pemilihan dilakukan di DPR, maka sudah pasti Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang bakal menang, bukan Jokowi dan Jusuf Kalla. Nah, saya melihat, ada upaya dari koalisi Merah Putih untuk mengambil semua jabatan kepala daerah dengan mendorong pemilihan di DPRD.

Sebab dengan mempunyai sebagian besar suara di tingkat DPRD, sangat mungkin jabatan kepala daerah akan didapat dengan mudah. Hal ini tentunya akan sangat berbahaya bagi rakyat ke depannya. Karena kalau ini terjadi berarti akan terjadinya kemandekan pembangunan nasional di daerah-daerah.

Kondisi buruk tersebut akan sangat mungkin terjadi di mana program-program nasional tak didukung oleh kepala-kepala daerah yang sudah menjadi “raja-raja” kecil. Itulah sebabnya rakyat harus menolak penghapusan pilkada langsung ini. Rakyat harus melawan keinginan partai untuk menguasai jabatan kepala daerah dengan mendudukan orang-orang partai.

Nah, kalau berbicara soal efisiensi saya melihat justru pemilihan oleh DPRD akan membuat pemerintahan semakin tidak efisien. Sebab efisien itu berkaitan dengan kinerja pemerintah. Persoalan lain yang juga disangsikan adalah apakah kepala daerah yang dipilih DPRD akan bekerja lebih efisien untuk kepentingan rakyat? Sebab dia tak memiliki keterikatan langsung dengan rakyat.

Tanggung jawabnya terhadap rakyat pun akan sangat minim dan rendah. Dan kalau ada yang mengatakan tentang borosnya pilkada langsung, saya kira itu juga tidak beralasan karena selama ini faktanya pemerintah ternyata mampu membiayainya.

Bagi Komite Pemilih Indonesia, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi rakyat untuk memilih pemimpin yang baik bagi merek, dari pada dana itu dikorupsi oleh para pejabat! Karena itu saya pikir-pikir, jangan-jangan banyak pejabat dan elite parpol yang ingin pilkada langsung dihapus karena anggaran negara yang bisa dikorupsi makin sedikit.