Tiga Sektor Unggulan Kabinet Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) memastikan di pemerintahannya bakal ada yang ditonjolkan pada sejumlah pos kementerian.

Setelah memutuskan opsi 34 pos kementerian, Jokowi menyebutkan tiga unggulan program di kabinetnya yaitu sektor ketahanan pangan, kelautan, dan bidang kependudukan.

Bagi Jokowi, yang saat ini masih menjabat Gubernur DKI, ketiga bidang tersebut wajib aja. “Yang jelas kedaulatan pangan harus ada, yang berkaitan dengan kemaritiman, kemudian ada kementerian kependudukan,” kata Jokowi kepada wartawan di Rumah Transisi Jokowi-JK, Senin malam (15/9).

Guna menunjang kinerja pemerintahan, menurut Jokowi, Tim Transisi yang bertugas merumuskan kerangka pemerintahan ke depan, mengambil 18 orang calon menteri dari kalangan profesional. Selebihnya direkrut orang partai politik yang mempunyai latar belakang profesional.

JK yang mendampingi di sebelah Jokowi mengatakan 16 menteri tersebut akan berasal dari partai koalisi. “Kan yang profesional dari parpol juga banyak," ujar JK.

Bila dibandingkan secara komposisi yakni 18 kalangan profesional dan 16 kalangan parpol, hampir sesuai dengan hasil riset Lembaga Survei Indo Strategi beberapa waktu lalu. Hasil survei ini mengusulkan 60 persen kabinet Jokowi-JK lebih baik diisi kalangan profesional sedangkan sisanya oleh kalangan politisi.

"Kementerian Keuangan, BUMN, kemudian Kementerian ESDM, danpertanian," ujar Jokowi saat ditanya perihal kementerian mana saja yang akan diduduki oleh kalangan profesional atau nonparpol.

Lebih jauh politikus PDI Perjuangan ini mengatakan langkah selanjutnya akan mengisi nama untuk kabinet tersebut.

Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan kabinet Jokowi-JK terdiri 19 kementerian tetap dan tiga kementerian baru yaitu agraria, BKKBN, dan ekonomi kreatif.

Sebelumnya, Tim Transisi menawarkan lima opsi untuk kabinet yang akan datang yaitu status quo, atau opsi melanjutkan pemerintahan SBY-Boediono. Lalu opsi selanjutnya ialah opsi perampingan dan opsi penggabungan beberapa pemerintahan.

Beberapa waktu lalu Jokowi meminta untuk opsi satu atau opsi status quo tersebut dikaji lebih dalam. Alhasil opsi ini pula yang menjadi pelabuhan akhir Jokowi-JK.