Gerindra Tak Takut Kalah di Voting RUU Pilkada
CNN Indonesia
Jumat, 19 Sep 2014 11:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan Demokrat berbalik arah dalam pembahasan RUU Pilkada tak membuat Gerindra cemas. Partai Prabowo Subianto itu yakin pemilihan kepala daerah lewat DPRD lebih baik ketimbang pilkada langsung oleh rakyat.
"Sudah tiga tahun RUU Pilkada dibahas. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi demi kemaslahatan orang banyak. Tiap waktu ada bupati dan wali kota masuk penjara. Itu hasil pilkada langsung," kata anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat kepada CNN Indonesia, Jumat (19/9).
Koalisi Merah Putih yang mendukung pilkada tak langsung lewat DPRD terancam kalah dalam voting RUU Pilkada di rapat paripurna DPR pekan depan, Kamis (25/9), menyusul berubahnya sikap Demokrat. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang menguasai kursi terbesar di DPR 2009-2014 itu kini mendukung pilkada langsung, memperkuat kubu PDIP.
Tanpa Demokrat, koalisi Merah Putih yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PKS, PAN, dan PPP hanya berjumlah 273 suara. Sementara PDIP, Hanura, dan PKB plus Demokrat berjumlah 287 suara. Dengan peta politik terbaru itu, maka amat mungkin PDIP memenangi voting RUU Pilkada.
Terlepas dari perbedaan sikap Demokrat dalam RUU Pilkada, Gerindra mengklaim komunikasi antara koalisi Merah Putih dengan Demokrat tetap berjalan baik. "Selama ini Demokrat selalu ikut rapat koalisi Merah Putih. Tak ada masalah," ujar Martin.
Ia tak peduli dengan Jokowi yang mengatakan dalam proses mendekati Demokrat. "Jokowi tidak usah didengar," kata anggota Komisi III itu.
Secara terpisah, politikus Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan pimpinan partai telah memberi instruksi kepada seluruh anggota Fraksi Demokrat yang berjumlah 148 orang untuk hadir dan memberikan suara untuk pilkada langsung dalam voting RUU Pilkada di rapat paripurna DPR.
Ruhut yakin suara Demokrat tak akan pecah dalam RUU Pilkada. "Kami tunduk dan loyal pada keputusan partai. Semua anggota Demokrat di DPR mendukung pilkada langsung. Harus diingat, sistem pilkada langsung yang selama ini berjalan di era Pak SBY," ujarnya.
"Sudah tiga tahun RUU Pilkada dibahas. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi demi kemaslahatan orang banyak. Tiap waktu ada bupati dan wali kota masuk penjara. Itu hasil pilkada langsung," kata anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat kepada CNN Indonesia, Jumat (19/9).
Koalisi Merah Putih yang mendukung pilkada tak langsung lewat DPRD terancam kalah dalam voting RUU Pilkada di rapat paripurna DPR pekan depan, Kamis (25/9), menyusul berubahnya sikap Demokrat. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang menguasai kursi terbesar di DPR 2009-2014 itu kini mendukung pilkada langsung, memperkuat kubu PDIP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terlepas dari perbedaan sikap Demokrat dalam RUU Pilkada, Gerindra mengklaim komunikasi antara koalisi Merah Putih dengan Demokrat tetap berjalan baik. "Selama ini Demokrat selalu ikut rapat koalisi Merah Putih. Tak ada masalah," ujar Martin.
Secara terpisah, politikus Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan pimpinan partai telah memberi instruksi kepada seluruh anggota Fraksi Demokrat yang berjumlah 148 orang untuk hadir dan memberikan suara untuk pilkada langsung dalam voting RUU Pilkada di rapat paripurna DPR.
Ruhut yakin suara Demokrat tak akan pecah dalam RUU Pilkada. "Kami tunduk dan loyal pada keputusan partai. Semua anggota Demokrat di DPR mendukung pilkada langsung. Harus diingat, sistem pilkada langsung yang selama ini berjalan di era Pak SBY," ujarnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK