Rapor Merah DPR Periode 2009-2014
CNN Indonesia
Jumat, 19 Sep 2014 16:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai anggota DPR tidak memiliki kepribadian yang otonom. Mayoritas anggota Dewan hanya mengikuti perintah pemimpin partai dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan, termasuk dalam pembahasan RUU Pilkada.
Formappi ingin anggota DPR baru periode 2014-2019 lebih berani bersikap sekalipun berseberangan dengan partai mereka. “Kami ingin politisi yang tidak hanya tergabung sebagai anggota partai politik. Ia tetap harus menunjukkan jati diri dan cita-cita pribadi,” kata peneliti Formappi Lucius Karus dalam diskusi bertajuk 'Pilkada Langsung di Tangan Demokrat dan Koalisi yang Goyah' di Menteng Huis, Jakarta, Jumat (19/9).
Menurut Lucius, polemik seperti RUU Pilkada pada akhirnya hanya ditentukan oleh segelintir elite politik. Ini pula yang terlihat ketika Demokrat mengubah sikap dengan dramatis. Demokrat yang sebelumnya menghendaki pilkada oleh DPRD kini berbalik mendukung pilkada langsung seperti keinginan ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Presiden RI.
Sikap terbaru Demokrat itu selaras dengan pandangan pemerintah yang mendukung pilkada langsung. Sikap itu diambil setelah tekanan publik begitu gencar terhadap SBY. Di ujung masa jabatannya, SBY didesak meninggalkan warisan berharga bagi Indonesia berupa pilkada langsung oleh rakyat.
Alhasil Fraksi Demokrat di DPR pun mengubah pandangannya mengikuti instruksi SBY. “Lima tahun terakhir ini, kami tidak melihat 560 anggota DPR dengan pribadi berbeda,” ujar Lucius.
Formappi mengimbau kader-kader partai di DPR periode berikutnya tak takut bersikap berbeda seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan anggota DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah. Sebab kader partai bukan berarti menjalankan keputusan partai tanpa bertanya.
Selain mengkritik anggota DPR 2009-2014, Formappi juga menyoroti hasil kerja mereka yang tak berhasil merampungkan program legislasi nasional. “Mereka gagal menunjukkan diri sebagai wakil rakyat yang mampu mengemban fungsi legislasi untuk kepentingan yang lebih baik,” kata Lucius.
Formappi ingin anggota DPR baru periode 2014-2019 lebih berani bersikap sekalipun berseberangan dengan partai mereka. “Kami ingin politisi yang tidak hanya tergabung sebagai anggota partai politik. Ia tetap harus menunjukkan jati diri dan cita-cita pribadi,” kata peneliti Formappi Lucius Karus dalam diskusi bertajuk 'Pilkada Langsung di Tangan Demokrat dan Koalisi yang Goyah' di Menteng Huis, Jakarta, Jumat (19/9).
Menurut Lucius, polemik seperti RUU Pilkada pada akhirnya hanya ditentukan oleh segelintir elite politik. Ini pula yang terlihat ketika Demokrat mengubah sikap dengan dramatis. Demokrat yang sebelumnya menghendaki pilkada oleh DPRD kini berbalik mendukung pilkada langsung seperti keinginan ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Presiden RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alhasil Fraksi Demokrat di DPR pun mengubah pandangannya mengikuti instruksi SBY. “Lima tahun terakhir ini, kami tidak melihat 560 anggota DPR dengan pribadi berbeda,” ujar Lucius.
Formappi mengimbau kader-kader partai di DPR periode berikutnya tak takut bersikap berbeda seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan anggota DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah. Sebab kader partai bukan berarti menjalankan keputusan partai tanpa bertanya.
Selain mengkritik anggota DPR 2009-2014, Formappi juga menyoroti hasil kerja mereka yang tak berhasil merampungkan program legislasi nasional. “Mereka gagal menunjukkan diri sebagai wakil rakyat yang mampu mengemban fungsi legislasi untuk kepentingan yang lebih baik,” kata Lucius.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK