Demokrat Pastikan Ogah Posisi Menteri

Partai Demokrat dipastikan bakal menolak jika ditawarkan menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, keputusan soal penolakan itu sudah final dan tak akan berubah lagi. 

Menurut Mubarok, sikap Partai Demokrat sudah jelas bakal berada di luar pemerintahan. Rencananya mereka akan menjadi partai penyeimbang.

"Kami tidak inginkan posisi menteri. Kami juga tidak siapkan calon menteri," kata Mubarok saat dihubungi CNN Indonesia, Jakarta, Sabtu (20/9).

Mubarok juga membantah telah melakukan perbincangan politik dengan PDI Perjuangan. namun jika memang ada pihak yang bersikeras ingin menarik kader Demokrat menjadi menteri di pemerintahan mendatang, ia mengatakan mekanismenya harus lewat Ketua Umum Partai Demorat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Keputusan Demokrat berada di luar pemerintahan sudah diputuskan lama. Menurut Mubarok, keputusan itu lahir dari rapat para petinggi partai serta konsultasi yang dilakukan dengan Susilo Bambang Yudhoyono.

Partai Demokrat telah menjatuhkan pilihan politiknya untuk berada di luar pemerintahan. Partai berlambang bintang Mercy itu tak akan memihak kepada dua kutub politik yang kini mencuat dan memecah politik Indonesia.

“Sudah kami tegaskan untuk berada diantara semua kepentingn itu, kami sebut posisi kami netral penyeimbang,” kata Mubarok.

Demokrat yakin ke depan kondisi politik akan lebih riuh rendah dibandingkan saat ini. Pertarungan di dalam parlemen antara dua kubu ditambah dengan kutub lain pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla bakal lebih meruncing. “Butuh kekuatan penyeimbang untuk lebih memperhatikan keinginan dan suara rakyat. nanti ke depan Demokrat bercita-cita ada dalam posisi itu,” katanya.