Golkar Beri Sanksi Anggota yang Voting Pilkada Langsung

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengedarkan surat kepada seluruh anggota fraksinya di DPR terkait rapat paripurna DPR, Kamis (25/9), yang mengagendakan voting RUU Pilkada. Surat itu berisi instruksi agar anggota Fraksi Golkar menghadiri paripurna tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Azis Syamsuddin menyatakan surat edaran tersebut bukan berisi perintah untuk memberikan suara pada opsi pilkada lewat DPRD. "Cuma supaya anggota hadir di rapat paripurna," kata dia kepada CNNIndonesia, Rabu (24/9).

Meski demikian Azis yakin Golkar solid mendukung pilkada oleh DPRD. Ia tak khawatir dengan sejumlah anggota fraksinya yang mendukung pilkada langsung oleh rakyat, sebab suara mereka tak berpengaruh signifikan terhadap keseluruhan.

Azis pun tak menampik Golkar bakal memberikan sanksi bagi para anggotanya yang membelot. "Berbeda pandangan boleh, tapi tetap harus ikut keputusan fraksi. Sanksi diatur dalam AD/ART Partai," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Ketua DPP Golkar lainnya, Agun Gunandjar Sudarsa, menyatakan hal senada. "Ada sanksi. Disiplin harus ditegakkan sebagai organisasi. Lihat saja besok di paripurna," kata Ketua Komisi II DPR itu.

Beberapa anggota Fraksi Golkar yang menyatakan bakal mendukung pilkada langsung adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, Poempida Hidayatulloh, Nusron Wahid, dan Yorrys Raweyai. "Kami akan berdiri untuk memvoting pilkada langsung. Saya yakin kubu kami bakal menang," kata Poempida, Selasa (23/9).

Golkar merupakan salah satu partai anggota koalisi Merah Putih yang mendukung pilkada tak langsung. Koalisi yang terdiri dari Golkar, Gerindra, PKS, PPP, dan PAN itu hari ini berkumpul di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, untuk merapatkan barisan menjelang voting RUU Pilkada besok.

Gerindra berharap seluruh anggota koalisi Merah Putih solid mendukung pilkada oleh DPRD. Gerindra meminta koalisi untuk mengarahkan anggotanya di DPR agar satu suara, dan mendisiplinkan anggotanya yang mbalelo.

Berada di kubu berlawanan dengan koalisi Merah Putih adalah PDIP, Hanura, dan PKB yang mendukung pilkada langsung. Sementara Demokrat yang semula mendukung pilkada lewat DPRD kini berbalik mendukung pilkada langsung, namun dengan sepuluh syarat yang harus dipenuhi.

Sampai saat ini beberapa syarat Demokrat masih belum diterima oleh fraksi-fraksi lain. Ini membuat pembahasan RUU Pilkada kian pelik karena Demokrat akhirnya mengajukan draf RUU versinya sendiri. Total ada empat draf yang saat ini dibahas di Panitia Kerja RUU Pilkada, yakni pilkada langsung, pilkada tak langsung, pilkada langsung versi Demokrat, dan pilkada langsung-tak langsung versi Dewan Perwakilan Daerah RI.

Apabila titik temu tak tercapai, maka keempat draf tersebut seluruhnya akan diajukan ke paripurna DPR besok untuk divoting. Ini membuat konfigurasi politik sulit ditebak, sebab suara fraksi-fraksi berpotensi tercerai-berai. Untuk itu Panja RUU Pilkada berupaya untuk mengurangi jumlah draf dalam rapat yang akan dimulai siang ini.