Golkar Ancam Pecat Kader yang Voting Pilkada Langsung

Jakarta, CNN Indonesia -- Golkar tak main-main dalam mendukung pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengancam akan memecat anggotanya yang memilih opsi pilkada langsung dalam voting RUU Pilkada di rapat paripurna DPR hari ini, Kamis (25/9).

“Jika tidak patuh sanksinya sama, dipecat, terutama untuk anggota yang tidak terpilih lagi (menjadi anggota DPR lima tahun ke depan),” kata Wakil Bendahara Umum Golkar, Bambang Soesatyo.

Menurut anggota Komisi III itu, keputusan untuk memecat kader merupakan hasil kesepakatan partai. Golkar saat ini telah mengidentifikasi siapa saja kadernya di DPR yang berbeda sikap dengan partai. “Tidak sampai sepuluh orang. Nama-nama yang utama sudah sering muncul di media,” ujar Bambang.

Nama-nama kader Golkar yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pilkada langsung adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, Poempida Hidayatulloh, Nusron Wahid, dan Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai. Mereka adalah bagian dari Poros Muda Golkar. Agus, Poempida, dan Nusron sesungguhnya telah dipecat Golkar karena mendukung Jokowi-JK dalam pemilu presiden. Tapi ketiganya menggugat pemecatan itu dan keputusan hukumnya belum inkrah sampai saat ini.

Agus Gumiwang awalnya mengatakan sedikitnya 25 persen anggota Fraksi Golkar akan berani mendukung pilkada langsung secara terbuka. Namun belakangan ia menyatakan bentuk dukungan sejumlah anggota Fraksi Golkar terhadap pilkada langsung tak melulu ditunjukkan dengan kehadiran mereka di paripurna DPR untuk berdiri memvoting draf pilkada langsung.

Agus mengakui tidak semua kader Golkar punya keberanian sama. “Maka mereka yang memutuskan untuk tidak hadir dalam paripurna juga bisa dianggap sebagai pendukung pilkada langsung,” kata anggota Komisi I DPR itu kepada CNNIndonesia.

Hal itu pun diwaspadai Golkar. DPP Golkar telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh anggota fraksinya di DPR berisi instruksi untuk hadir di paripurna hari ini. Tak hanya itu, Golkar juga meminta satu anggotanya di masing-masing komisi untuk menghubungi seluruh anggota Golkar di komisinya agar hadir di paripurna. “Baik yang terpilih atau tidak terpilih lagi jadi anggota DPR, semua harus hadir,” ujar Bambang Soesatyo.

Ancaman Golkar untuk memecat anggotanya yang mendukung pilkada langsung muncul setelah koalisi Merah Putih (KMP) menggelar pertemuan di kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Rabu (24/9). “Pertemuan itu mendiskusikan kondisi KMP dan RUU Pilkada,” kata Bambang.

Rapat di Hambalang juga memetakan anggota Golkar yang membelot, serta membahas strategi agar semua anggota Fraksi Golkar hadir dalam paripurna hari ini. Golkar optimistis suara mereka tetap aman dalam mendukung pilkada oleh DPRD. Sejumlah anggotanya yang mbalelo dianggap tak berpengaruh signifikan terhadap keseluruhan.

Golkar pun tak peduli dengan draf RUU Pilkada versi Demokrat. Partai beringin menganggap Demokrat bersikap abu-abu. “Bagi Golkar hanya ada dua pilihan, pilkada lewat DPRD atau pilkada langsung,” ujar Bambang.

Demokrat menawarkan draf pilkada langsung versi mereka yang mencantumkan aturan uji publik atas calon kepala daerah. Uji publik ini memberikan kewenangan kepada tim penguji untuk memutuskan apakah bakal kandidat kepala daerah lolos atau tidak menjadi calon kepala daerah.

Namun aturan Demokrat tersebut ditolak oleh pemerintah dan fraksi-fraksi lain karena dianggap berpotensi menjegal calon kepala daerah potensial. “Aturan itu membuat calon bisa 'bermain' untuk mendapatkan surat lolos uji publik. Uji publik ini rentan dibayar,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.