Lobi, Voting, dan Transaksi Bawah Meja RUU Pilkada
CNN Indonesia
Rabu, 24 Sep 2014 15:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kamis esok, 25 September 2014, menjadi penentuan nasib Rancangan Undang-Undang (RUU Pilkada) untuk segera diundangkan. Sejauh ini sembilan fraksi di DPR RI terbelah menjadi dua kubu secara garis besar, yaitu poros PDI Perjuangan plus Demokrat versus poros Gerindra.
Hitungan matematis jika dilakukan secara voting, Koalisi Merah Putih dipastikan kalah karena adanya sokongan suara dari Fraksi Partai Demokrat sebanyak 148. Partai Demokrat yang tadinya masuk dalam Koalisi Merah Putih belakangan mendukung Pilkada Langsung. Tambahan suara Fraksi Demokrat membuat koalisi kubu PDIP memiliki kekuatan 287 kursi, atau unggul selisih 14 suara saja.
Dengan asumsi solidnya Koalisi Merah Putih, RUU Pilkada akan disahkan dengan pasal pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Namun, hitungan di atas kertas tampaknya bisa tidak sejalan dengan kehendak Koalisi Merah Putih jika melihat proses lobi dan dinamika politik di Senayan.
“Saya kira lobi dilaksanakan secara formal dan informal,” kata politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin di DPR RI, Rabu (24/9).
Mundur sepekan, setidaknya dua partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih, yaitu PPP dan PAN telah memberikan sinyal dukungannya kepada Jokowi-JK dengan hadir dalam Rakernas PDIP. Tak hanya itu, jika paripurna soal RUU Pilkada dilakukan voting beberapa kader Fraksi Partai Golkar yang tergabung dalam Poros Muda Golkar telah menyatakan siap mendukung Pilkada secara langusung.
"Perhitungan saya, minimal ada 25 persen anggota FPG yang secara terbuka berani mendukung Pilkada langsung, yang lainnya mungkin tidak berani," kata Agus Gumiwang Kartasasmita, salah seorang motor Poros Muda Partai Golkar, Selasa (23/9).
Ibarat mendapat amunisi tambahan, PDIP seperti “di atas angin” bakal memenangkan paripurna dengan hasil mengembalikan pemilihan secara langsung kepada rakyat. “Sudah ada bayangan, jika voting kita menang,” kata Hasanuddin melanjutkan.
Ada beberapa skema yang mungkin bisa terjadi dalam rapat pleno yang menentukan arah RUU Pilkada. Dengan asumsi Koalisi Merah Putih solid, maka dipastikan Pilkada kembali tetap dilakukan secara langsung, lewat gabungan voting suara 273 kursi melawan kubu PDI Perjuangan 287 kursi.
Prediksi lain, PDIP mendapat tambahan suara yang signifikan untuk memenangkan voting kalau berhasil melobi PPP. Raihan suara menjadi menang telak dengan menjadi 320 melawan 240 suara.
Asumsi lainnya, Pilkada akan tetap dipilih oleh rakyat jika kemudian Fraksi PAN mendukung PDIP dengan tambahan 46 suara, menjadi 366 suara dan Fraksi Gerindra cs hanya 196 suara. Satu hitungan lagi, jika Koalisi Merah Putih tetap solid namun membelotnya kader muda Partai Golkar yang diprediksi Agus Gumiwang sebanyak 25 persen (antara 22-23 kursi) akan memuluskan Pilkada langsung tidak bisa terpatahkan. Di luar itu semua, posisi yang sangat menentukan dipegang oleh Fraksi Partai Demokrat.
Lobi intensif yang dilakukan PDIP, seperti diakui Hasanuddin, ditambah pernyataan sikap Partai Demokrat yang mendukung Pilkada langsung —dengan atau tanpa soliditas Koalisi Merah Putih— kemungkinan besar kemenangan voting ada di tangan PDIP.
Namun demikian, proses lobi lah yang akan menentukan semuanya. Apakah kemudian setidaknya Koalisi Merah Putih hanya perlu melobi 14 anggota Dewan saja dari 148 anggota Fraksi Demokrat agar bisa Pilkada lewat DPRD.
Adanya kegamangan 118 suara yang tidak terpilih lagi ke Senayan pada periode 2014-2019 dari Partai Demokrat bisa menjadi bola liar. Kondisi tersebut membuka kemungkinan jual beli suara untuk mendukung salah satu pihak dengan cara melakukan “di bawah meja” karena kekuatan terakhir mereka sebagai anggota DPR RI tinggal ada di 25 September 2014, sebagai partai pamungkas paripurna.
Hitungan matematis jika dilakukan secara voting, Koalisi Merah Putih dipastikan kalah karena adanya sokongan suara dari Fraksi Partai Demokrat sebanyak 148. Partai Demokrat yang tadinya masuk dalam Koalisi Merah Putih belakangan mendukung Pilkada Langsung. Tambahan suara Fraksi Demokrat membuat koalisi kubu PDIP memiliki kekuatan 287 kursi, atau unggul selisih 14 suara saja.
Dengan asumsi solidnya Koalisi Merah Putih, RUU Pilkada akan disahkan dengan pasal pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Namun, hitungan di atas kertas tampaknya bisa tidak sejalan dengan kehendak Koalisi Merah Putih jika melihat proses lobi dan dinamika politik di Senayan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mundur sepekan, setidaknya dua partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih, yaitu PPP dan PAN telah memberikan sinyal dukungannya kepada Jokowi-JK dengan hadir dalam Rakernas PDIP. Tak hanya itu, jika paripurna soal RUU Pilkada dilakukan voting beberapa kader Fraksi Partai Golkar yang tergabung dalam Poros Muda Golkar telah menyatakan siap mendukung Pilkada secara langusung.
Ibarat mendapat amunisi tambahan, PDIP seperti “di atas angin” bakal memenangkan paripurna dengan hasil mengembalikan pemilihan secara langsung kepada rakyat. “Sudah ada bayangan, jika voting kita menang,” kata Hasanuddin melanjutkan.
Ada beberapa skema yang mungkin bisa terjadi dalam rapat pleno yang menentukan arah RUU Pilkada. Dengan asumsi Koalisi Merah Putih solid, maka dipastikan Pilkada kembali tetap dilakukan secara langsung, lewat gabungan voting suara 273 kursi melawan kubu PDI Perjuangan 287 kursi.
Prediksi lain, PDIP mendapat tambahan suara yang signifikan untuk memenangkan voting kalau berhasil melobi PPP. Raihan suara menjadi menang telak dengan menjadi 320 melawan 240 suara.
Asumsi lainnya, Pilkada akan tetap dipilih oleh rakyat jika kemudian Fraksi PAN mendukung PDIP dengan tambahan 46 suara, menjadi 366 suara dan Fraksi Gerindra cs hanya 196 suara. Satu hitungan lagi, jika Koalisi Merah Putih tetap solid namun membelotnya kader muda Partai Golkar yang diprediksi Agus Gumiwang sebanyak 25 persen (antara 22-23 kursi) akan memuluskan Pilkada langsung tidak bisa terpatahkan. Di luar itu semua, posisi yang sangat menentukan dipegang oleh Fraksi Partai Demokrat.
Lobi intensif yang dilakukan PDIP, seperti diakui Hasanuddin, ditambah pernyataan sikap Partai Demokrat yang mendukung Pilkada langsung —dengan atau tanpa soliditas Koalisi Merah Putih— kemungkinan besar kemenangan voting ada di tangan PDIP.
Namun demikian, proses lobi lah yang akan menentukan semuanya. Apakah kemudian setidaknya Koalisi Merah Putih hanya perlu melobi 14 anggota Dewan saja dari 148 anggota Fraksi Demokrat agar bisa Pilkada lewat DPRD.
Adanya kegamangan 118 suara yang tidak terpilih lagi ke Senayan pada periode 2014-2019 dari Partai Demokrat bisa menjadi bola liar. Kondisi tersebut membuka kemungkinan jual beli suara untuk mendukung salah satu pihak dengan cara melakukan “di bawah meja” karena kekuatan terakhir mereka sebagai anggota DPR RI tinggal ada di 25 September 2014, sebagai partai pamungkas paripurna.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK