PDIP Beri Sinyal Terima Opsi Demokrat

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan bersedia berkomunikasi dengan Demokrat terkait syarat-syarat yang diajukan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu dalam mendukung pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat.

“Kami sudah sama-sama mendukung pilkada langsung. Tinggal sedikit (titik temu yang perlu dicapai). Itu mudah dibicarakan,” kata Wakil Ketua Komisi II dari PDIP, Arif Wibowo, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).

Pria kelahiran Madiun itu menegaskan sepanjang sama-sama setuju dengan pilkada langsung, tak ada yang mustahil untuk dibicarakan. PKB dan Hanura juga kemungkinan dapat menerima syarat Demokrat. “Kalau kami berpendirian sama, kami akan bekerjasama,” kata Arif.

Ada sepuluh syarat yang diajukan Demokrat dalam mendukung pilkada langsung. Dari kesepuluh syarat itu, hanya satu yang menjadi ganjalan dan sulit diterima fraksi lain, yakni aturan uji publik atas calon kepala daerah. Uji publik ini memberikan kewenangan kepada tim penguji untuk memutuskan apakah bakal kandidat kepala daerah lolos atau tidak menjadi calon kepala daerah.

Syarat ini dianggap berpotensi menjegal calon kepala daerah dan justru rawan politik uang. Pemerintah bahkan menolaknya. “Aturan itu membuat calon bisa 'bermain' untuk mendapatkan surat lolos uji publik. Uji publik ini rentan dibayar,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Namun syarat tersebut kemungkinan bisa diakomodasi kubu PDIP demi kemenangan pilkada langsung. PDIP berharap seluruh anggota Fraksi Demokrat solid mendukung pilkada langsung. Nasib pilkada kini berada di tangan Demokrat sebagai partai pemegang kursi terbesar di DPR periode 2009-2014. Demokrat memiliki total 148 anggota, cukup untuk membuat salah satu kubu menang telak dalam voting RUU Pilkada di paripurna.