SBY dan Demokrat Dituding Bermuka Dua

Jakarta, CNN Indonesia -- Ahli hukum tata negara Refly Harun mempertanyakan langkah walk out Demokrat dalam voting RUU Pilkada di rapat paripurna DPR, Jumat dini hari (26/9). Demokrat beralasan melakukan aksi walk out karena draf ketiga yang mereka ajukan tak diterima paripurna.

Padahal dalam proses lobi, PDIP, PKB, dan Hanura yang mendukung pilkada langsung telah sepakat menerima kesepuluh syarat Demokrat untuk diakomodasi dalam draf pilkada langsung yang disusun Panitia Kerja RUU Pilkada.

“Ini tanda tanya besar bagi SBY dan Demokrat. Mereka sebenarnya mau dukung pilkada langsung atau tidak? Mereka memainkan politik dua muka dan menghancurkan demokrasi di akhir masa pemerintahannya,” kata Refly kepada CNN Indonesia.

Lebih lanjut, Refly mempertanyakan apa keuntungan yang didapat Demokrat dengan melakukan walk out. “Ini blunder besar bagi Demokrat,” kata lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu.

Refly menyatakan syarat Demokrat untuk memasukkan sepuluh aturan perbaikan mekanisme pilkada langsung sesungguhnya bisa dikompromikan karena ide besarnya sama-sama pilkada langsung. Selama  PDIP dan Demokrat yakin pilkada langsung jalan terbaik, maka seharusnya mereka bisa satu kubu.

Secara terpisah, anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan walk out merupakan implementasi sikap politik yang netral dan bebas aktif. Sikap itu juga yang akan diterapkan Demokrat sebagai penyeimbang pemerintahan Jokowi lima tahun mendatang.

Mubarok juga mengungkapkan SBY sudah diberitahu sebelumnya bahwa Fraksi Demokrat akan melakukan walk out. “Pak SBY sudah tahu keputusan fraksi. Tapi beliau tidak ngatur-ngatur. Dari sikap tubuhnya, kami yakin dia setuju dengan pilihan itu,” ujarnya.

Sementara anggota Panja RUU Pilkada dari PDIP, Yasonna Laoly, curiga dengan itikad Demokrat selama ini. “Setelah kami (kubu PDIP) setujui opsi Demokrat di forum lobi, mereka justru terlihat kaget, bukannya senang. Mereka seolah-olah mendukung kedaulatan rakyat,” kata dia.

Walk out Demokrat menyebabkan kekalahan kubu pendukung pilkada langsung. Tanpa suara Demokrat yang menguasai kursi mayoritas di parlemen, kubu PDIP masih kalah jumlah dengan Koalisi Merah Putih yang mendukung pilkada oleh DPRD.