Jakarta, CNN Indonesia -- Sebagai pemenang pemilihan umum legislatif bulan Juli lalu, PDI Perjuangan harus menelan pil pahit. Undang-Undang MD3 hasil revisi DPR periode 2009-2014 membuat partai banteng tak otomatis memimpin parlemen.
Menjelang detik-detik terakhir penentuan koalisi untuk mengusung paket pimpinan DPR, seperti amanat UU MD3 hasil revisi, PDI Perjuangan harus menggandeng lebih banyak partai, selain NasDem, PKB, dan Hanura.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, sejak dini hari tadi, PDIP telah mendekati Partai Demokrat agar partai besutan tersebut merapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Bos kami juga bertemu dengan Pak SBY,” kata Tjahjo, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/10). Namun hasilnya belum ada. Dia berharap hari ini sudah ada keputusan dari partai berlambang mercy itu.
Tjahjo tetap optimistis meski beberapa kali Demokrat menyatakan netral. “Kan dalam keputusan pimpinan DPR harus mempunyai sikap untuk menempatkan kadernya menjadi pengurus baik dalam pimpinan DPR atau MPR," kata pria asal Jawa Tengah tersebut.
Tentang kemungkinan PAN dan PPP ikut bergabung, Tjahjo bilang kansnya 60 persen. "Mudah-mudahan, namanya kan berusaha.”
Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengungkapkan akan ada tiga partai dari Koalisi Merah Putih yang bergabung. " Tapi saya enggak bisa ngomong partainya apa," ujar politisi Partai Nasdem, Rio Capella.
Menurut dia, hingga kini koalisinya masih terus melakukan komunikasi politik dengan partai-partai Koalisi Merah Putih. " Tapi nanti malam kita lihat seperti apa. Kalau kita lihat, sejauh ini komunikasinya sudah cair," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengatakan masih mencari cara terbaik untuk menyusun paket ketua DPR. "Komunikasi politik jalan. Sampai hari ini, sampai nanti malam. Kan, masih ada waktu," kata dia.
Dia juga mengungkapkan keberagaman pasti akan terjadi dalam proses penyusunan paket ketua. "Oleh karena itu kebersamaan perlu dibangun dengan azas musyawarah mufakat agar semua diuntungkan, tidak ada yang merasa ditinggalkan, sehingga nanti DPR akan berjalan dengan baik." ujarnya.
Tapi sinyal negatif datang dari PAN. "Posisi kami tegas (dengan KMP), tapi tidak perlu diomongkan," kata Tjatur Sapto Edy dari Fraksi PAN.
Menurutnya, Fraksi PAN sudah ditawari untuk bergabung dengan kubu partai pengusung Jokowi-JK dalam pengusulan paket pimpinan DPR dengan tawaran menteri, namun PAN menolak. "Bukan cuma ditawari lagi, sudah dipaksa," ucap ketua Fraksi PAN periode 2009-2014 itu.
Melihat situasi ini, akankah pil pahit berubah jadi manis?