Relawan Jokowi Lawan Skenario Penggagalan Pelantikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Para relawan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah melakukan serangkain persiapan untuk mengantisipasi skenario penggagalan penyelenggaraan upacara pelantikan Jokowi-JK oleh MPR dan DPR sebagaimana ancaman politikus-politikus Koalisi Merah Putih (KMP).

Anggota Tim Pakar Sekretariat Nasional Jokowi, Eva Kusuma Sundari, menyatakan selain melakukan persiapan-persiapan teknis, relawan-relawan Jokowi-JK juga menuntut para aparat lembaga negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai UUD 1945 dan UU MD3.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan pelantikan hanya wewenang Ketua Mahkamah Agung tetapi pimpinan MPR dan DPR diwajibkan menyelenggarakan dan hadir dalam upacara pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden 2014. “Sebagaimana diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum di gedung MPR/DPR sesuai UU MD3,” kata Eva kepada CNN Indonesia, Ahad (5/10).

Eva mengingatkan, kesengajaan untuk menghalangi pelaksanaan pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih adalah suatu pelanggaran konstitusi dan UU MD3.

Eva, yang saat Pilpres lalu menjadi anggota Koordinator Relawan Tim Pemenangan Jokowi-JK
ini menegaskan kelompok relawan-relawan Jokowi-JK menyiapkan dukungan pelantikan dengan kembali mengaktifkan jaringan-jaringan di daerah.

Dia mencontohkan, Koordinator Nasional Laskar Rakyat Jokowi misalnya, menyiapkan aktivis-aktivis relawan daerah di 18 provinsi selain akan mengirimkan delegasi ke Jakarta pada 20 Oktober untuk bergabung dengan 100 ribu relawan di halaman gedung DPR/MPR dan di perayaan yang diorganisir oleh relawan-relawan seniman.

Relawan-relawan sepakat untuk menyiapkan opsi-opsi yang tujuannya satu yakni terlaksananya pengambilan sumpah Presiden RI ke-7 secara aman, lancar, dan penuh kegembiraan.

“Pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih Joowi-JK harus menjadi sebuah perayaan rakyat,” ujar Eva menegaskan.

Persiapan sudah separuh matang dan perlu difinalisasi dengan aparat keamanan selain berkoordinasi dengan para politikus Koalisi Indonesia Hebat (KIH).