Hawa Panas Menyergap Di Gerbang Istana

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden terpilih Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla belum juga dilantik. Tapi kabar-kabar bahwa pelantikan dan pemerintahannya bakal digoyang oleh oposisi yang berkuasa di parlemen terus memanas.

Rencana itu tergambar pada keterangan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Kepada Kantor Berita Reuters Hashim berkata: "Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menginvestigasi dan menghambat."

Sementara kepada Wall Street Journal dia mengatakan bahwa koalisi Merah Putih akan memainkan peranan sebagai oposisi aktif. “Kami akan sanggup mengontrol agenda legislatif,” ujarnya.

Bahkan lebih jauh, Hashim mengungkapkan pihaknya bisa mengusahakan investigasi terhadap aktivitas Jokowi dan pemerintahannya. Koalisinya juga akan memveto lebih dari 100 posisi penting yang selama ini menjadi kewenangan presiden dalam penentuannya, seperti Kepala Polri, Panglima TNI, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Koalisi partai pendukung Prabowo langsung ambil sikap satu suara, demi mendengar penuturan Hashim. Mereka membantah mentah-mentah.

Menanggapi pernyataan Hashim, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan itu pernyataan pribadi saja dan bukan sikap koalisi. “Yang kami pentingkan adalah kepentingan nasional. Kami bermartabat maka semua berjalan dengan baik," kata politikus Gerindra itu.

Ketua DPR Setya Novanto bilang belum mendengar pernyataan Hashim. Tapi dia mengatakan pada setiap rapat koalisi, Hashim memperlihatkan komitmennya untuk mensinergikan koalisi dan pemerintahan.

Presiden terpilih Joko Widodo menentang aksi jegal menjegal dalam perpolitikan. Menurutnya, para elit politik mestinya menjunjung semangat untuk membenahi dan memperbaiki negara agar bisa lebih baik. Bukan semangat untuk menjegal.

"Saya ndak ngerti pemikiran seperti apa kalau seperti itu. Ada jegal-menjegal. ini untuk rakyat dan negara. Ini bukan untuk kepentingan Jokowi," ucap dia, di Jakarta, Kamis (9/10).

Berharap Pelantikan Lancar
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) E. E. Mangindaan berharap pelantikan presiden terpilih Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla akan berlangsung lancar dan kondusif. Dia memastikan tidak akan ada boikot.

 “Karena ini pimpinan melantik presiden terpilih yang dipilih rakyat. Harus tertib dan khidmat," kata Mangindaan di DPR.

Untuk mempersiapkan itu, Senin pekan depan akan diadakan rapat pimpinan MPR. Sekretariat MPR juga akan mengkomunikasikan proses persiapan pelantikan itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan proses pelantikan masih dalam satuan tugas dan kewajiban KPU yang diatur oleh Undang-Undang Pemilihan Umum. KPU jadi penanggung jawab atas terselenggaranya pelantikan.

"Desain pelantikan itu bagian dari tahapan pemilu dan kami punya tanggung jawab memastikan proses pelantikan berjalan sesuai agenda," kata Husni di DPR RI.

Bagaimana jika benar diboikot? Husni mengatakan KPU tak punya rencana lain. Dia menegaskan, hampir tak mungkin pelantikan bisa diboikot atau dihalang-halangi.

Koalisi partai pendukung Prabowo Subianto menyatakan siap menjegal kebijakan pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo melalui parlemen. Terutama kebijakan yang dianggap mengabaikan kepentingan nasional.

“Kalau pro rakyat tentu tidak ada alasan parlemen untuk menghambatnya,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10).

Kursi-kursi pimpinan parlemen dan MPR memang telah dikuasai oleh koalisi partai yang pro Prabowo Subianto. Sebelumnya mereka juga sudah mengalahkan koalisi pendukung Jokowi dalam penyusunan Undang-Undang MD3, UU Pilkada, dan mendominasi pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 
Skenario Terburuk
Pengamat politik, Ari Dwipayana, mensinyalir ada skenario-skenario buruk bagi pemerintahan Jokowi. Pertama adalah diupayakan sampai muncul Dekrit Presiden.

Caranya, kata Ari, dengan menggagalkan pelantikan presiden. Alhasil akan ada vacuum of power dan keluarlah Dekrit Presiden.

Skenario berikut adalah impeachment. Lalu, yang terakhir adalah melakukan amandemen terhadap konstitusi. “Karena sebelumnya pernah ada orasi dari Prabowo yang menghendaki UUD 1945 versi asli,” kata Ari. “Artinya pemilihan dilakukan di MPR.”

Ari berharap Jokowi dan Jusuf Kalla siap menghadapi segala kemungkinan. Caranya dengan menjalankan program-program yang populis bagi rakyat.