Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengatakan bahwa Ketua Majelis Syariah PPP K.H. Maimun Zubairi, atau lebih dikenal dengan panggilan Mbah Mun, tidak mengakui Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP yang baru.
"Beliau (Mbah Mun) bilang yang baru tidak diakui. Ketua Umum yang diakui itu adalah yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 60," tutur Suryadharma di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (21/10).
Berdasarkan pengakuan Suryadharma, Mbah Mun juga mengatakan bahwa Muktamar Islah akan diadakan secepatnya setelah pemerintahan baru terbentuk dan kemudian diputuskan bahwa Muktamar Islah VIII akan diadakan pada 30 Oktober 2014 di Hotel Sahid Jakarta. Selain itu, Mbah Mun juga telah menghubungi Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Kapolri Jenderal Sutarman terkait izin mengadakan muktamar tersebut. Bukan hanya terkait izin, mereka pun turut diundang untuk hadir pada muktamar tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada tiga hal penting yang akan dibahas pada Muktamar Islah mendatang. Pertama, adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namun, Suryadharma mengindikasikan tidak tutup kemungkinan adanya perubahan AD/ART. Kedua, adalah pokok-pokok pikiran PPP yang akan disampaikan kepada pemerintah.
Ketiga, mengenai sikap politik yang akan diberikan oleh PPP kepada pemerintah selama lima tahun ke depan. "Hal ini bisa saja jadi pengukuhan terhadap Koalisi Merah Putih, tapi bisa jadi juga perubahan dari Koalisi Merah Putih ke Koalisi Indonesia Hebat. Itu sepenuhnya wewenang muktamar," kata Suryadharma.
Ia mengelak untuk menjawab pada saat ditanya apakah Romi akan diundang pada Muktamar VIII tersebut. "Biar itu panitia yang urus. Tapi pada dasarnya semua pengurus PPP diundang," katanya. Ia hanya menekankan bahwa Mbah Mun meminta kepada semua pengurus PPP untuk dapat hadir pada muktamar tersebut, baik dari tingkat DPP, DPW, dan DPC.