Soal Nomenklatur, Presiden Tunggu Sikap DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pertimbangan DPR terkait perubahan nomenklatur kabinet memang ditunggu. Tapi pada saat yang sama Presiden Joko Widodo dan dia tetap memproses pemilihan kandidat menteri.

“Ya (menunggu putusan DPR), tapi kami sambil jalan saja,” kata Kalla di Istana Wakil Presiden, di Jakarta, Kamis (23/10).  
 
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan penyusunan nama-nama menteri belum final. "Kami harus ke KPK, lalu KPK membalas, lalu kita periksa ulang, kita seimbangkan lagi, lalu cari calon baru lagi," ujarnya.

Apakah ada nama-nama baru? Kalla membantah. "Siapa yang bilang?" ujarnya singkat.
 
Dewan Perwakilan Rakyat sendiri telah menjadwalkan pembahasan surat yang dikirim oleh Presiden Joko Widodo terkait perubahan nomenklatur kabinet. Pembahasan akan dilakukan dalam rapat pengganti Badan Musyawarah Kamis (23/10) ini.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan karena adanya anggapan pengumuman kabinet menunggu hasil pembahasan surat tersebut, pihaknya akan mempercepat proses itu.

"Setelah paripurna nanti kami sampaikan ke anggota mungkin selesai paripurna kami laksanakan rapat. Mungkin sore kita langsung kerja lagi, apa (hasil) dari keputusan itu," ujar politikus Partai Demokrat tersebut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

DPR, menurut Agus, harus mendorong percepatan pembahasan tersebut karena dewan tidak boleh dianggap menghambat kinerja pemerintah.
 
Perubahan nomenklatur kabinet memang diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pada pasal 19 dari undang-undang ini menyebutkan bahwa perubahan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR. Dewan diberikan waktu selama-lamanya tujuh hari sejak surat diterima.

Tapi apabila dalam waktu tujuh hari kerja, DPR belum menyampaikan pertimbangannya, maka dewan dianggap sudah memberikan pertimbangan.