KABINET JOKOWI
Independensi Jokowi Dipertanyakan
CNN Indonesia
Sabtu, 25 Okt 2014 12:03 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Independesi dan otonomi Presiden Joko Widodo dalam memilih para pembantunya dipertanyakan. Rencana pengumuman kabinet yang batal dalam dua hari terakhir disinyalir menjadi tanda adanya intervensi politik termasuk dari ketua umum PDI Perjuangan.
Raja Juli Anton, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), mengatakan pembentukan kabinet yang bersih dan profesional merupakan batu ujian utama dari lntegritas kepemimpinan dan legitimasi politik Joko Widodo. Sampai pelantikan kemarin yang diikuti pesta rakyat memperlihatkan Jokowi yang surplus legitimasi.
"Namun, rencana pengumuman kabinet di Tanjung Priok. yang batal mulai menjadi tanda tanya bagi publik tetang independesi dan otonomi Jokowi sebagai presiden dari intervensi politik termasuk dari ketua umum PDIP," ujarnya kepada CNN Indonesia, Sabtu (25/10).
Menurut Raja, dalam ilmu politik legitimasi bisa surplus dan bisa pula defisit tergantung kemampuan mengelolanya. Kemungkinan tergerusnya legitimasi Jokowi bertambah ketika beredar isu bahwa Jokowi memakai nama-nama lama dan bukan profesional terbaik di bidangnya.
Untuk posisi Menteri Pertahanan, kata Raja, yang sejak era reformasi dipercayakan kepada sipil akan dipercayakan kepada Ryamizard Ryacudu. Mantan jenderal yang dinilainya memiliki gaya komunikasi yang kaku. Padahal, Raja menilai ada beberapa nama profesional muda, seperti Andi Widjajanto, Rizal Sukma atau Jaleswari Pramoedhawardani, yang selama ini sudah berada di sekeliling Jokowi. "Munculnya nama Wiranto juga patut disayangkan. Selain terlalu senior, Wiranto diduga keras terlibat dalam panggaran HAM selama ia bertugas di ABRI," ucapnya.
Begitu juga posisi Menlu yang diisukan bakal dijabat oleh Retno Marsudi. Raja menilai ada tendensi Retno merupakan titipan dari ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Retno adalah diplomat karir yang prestasinya tidak mencolok.
Di internal Kemenlu, Raja menilai masih banyak sosok yang kompeten untuk menjadi menteri, antara lain diplomat profesional berprestasi Havaz Oegroseno, Andri Hadi (Dubes Indonesia untuk Singapura) atau Umar Hadi (Konsulat Jenderal Indonesia di Los Angeles, Amerika Serikat).
"Jokowi mestinya bisa memilih calon menteri dari pejabat non-karir seperi Rizal Sukma, Direktur Eksekutif CSIS atau Hikmahanto Juwana, Guru Besar Universitas Indonesia.
Raja Juli Anton menambahkan tergerusnya legitimasi Jokowi juga bisa tejadi bila ia tidak mengindahkan rekomendasi KPK dan PPATK dengan memaksakan nama-nama kandidat menteri yang ditandai merah atau kuning. Lebih dari itu, pembentukan kabinet ini juga perlu memperhatikan apsek struktur sosiologis-kultural bangsa Indonesia dengan mengakomodasi kelompok minoritas termasuk Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
"Jokowi memerlukan dukungan politik dari kedua ormas itu, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, sekaligus guna melibatkan dukungan kedua kedua ormas itu dalam menangkal gerakan Islam radikal yang potensial merusak sendi-sendi kebangsaan Indonesia sebagai negara plural berbasiskan pancasila," katanya menutup.
Independesi dan otonomi Presiden Joko Widodo dalam memilih para pembantunya dipertanyakan. Rencana pengumuman kabinet yang batal dalam dua hari terakhir disinyalir menjadi tanda adanya intervensi politik termasuk dari ketua umum PDI Perjuangan.
Raja Juli Anton, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), mengatakan pembentukan kabinet yang bersih dan profesional merupakan batu ujian utama dari lntegritas kepemimpinan dan legitimasi politik Joko Widodo. Sampai pelantikan kemarin yang diikuti pesta rakyat memperlihatkan Jokowi yang surplus legitimasi.
"Namun, rencana pengumuman kabinet di Tanjung Priok. yang batal mulai menjadi tanda tanya bagi publik tetang independesi dan otonomi Jokowi sebagai presiden dari intervensi politik termasuk dari ketua umum PDIP," ujarnya kepada CNN Indonesia, Sabtu (25/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk posisi Menteri Pertahanan, kata Raja, yang sejak era reformasi dipercayakan kepada sipil akan dipercayakan kepada Ryamizard Ryacudu. Mantan jenderal yang dinilainya memiliki gaya komunikasi yang kaku. Padahal, Raja menilai ada beberapa nama profesional muda, seperti Andi Widjajanto, Rizal Sukma atau Jaleswari Pramoedhawardani, yang selama ini sudah berada di sekeliling Jokowi. "Munculnya nama Wiranto juga patut disayangkan. Selain terlalu senior, Wiranto diduga keras terlibat dalam panggaran HAM selama ia bertugas di ABRI," ucapnya.
Di internal Kemenlu, Raja menilai masih banyak sosok yang kompeten untuk menjadi menteri, antara lain diplomat profesional berprestasi Havaz Oegroseno, Andri Hadi (Dubes Indonesia untuk Singapura) atau Umar Hadi (Konsulat Jenderal Indonesia di Los Angeles, Amerika Serikat).
"Jokowi mestinya bisa memilih calon menteri dari pejabat non-karir seperi Rizal Sukma, Direktur Eksekutif CSIS atau Hikmahanto Juwana, Guru Besar Universitas Indonesia.
Raja Juli Anton menambahkan tergerusnya legitimasi Jokowi juga bisa tejadi bila ia tidak mengindahkan rekomendasi KPK dan PPATK dengan memaksakan nama-nama kandidat menteri yang ditandai merah atau kuning. Lebih dari itu, pembentukan kabinet ini juga perlu memperhatikan apsek struktur sosiologis-kultural bangsa Indonesia dengan mengakomodasi kelompok minoritas termasuk Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
"Jokowi memerlukan dukungan politik dari kedua ormas itu, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, sekaligus guna melibatkan dukungan kedua kedua ormas itu dalam menangkal gerakan Islam radikal yang potensial merusak sendi-sendi kebangsaan Indonesia sebagai negara plural berbasiskan pancasila," katanya menutup.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK