Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan tak ada yang berubah untuk kementerian yang dipimpinnya. Kantor tetap di bekas kantor Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat.
“Kan ini tidak baru, namanya saja yang berubah,” kata Puan, di Istana Presiden, Senin (27/10).
Puan mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang berada dalam koordinasinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta jajaran kabinetnya untuk tak menunda-nunda lagi pekerjaannya. “Langsung tancap gas, khususnya bagi kementerian yang tidak mengalami perubahan organisasi,” kata sang Presiden, seperti dikutip oleh Pratikno, di Istana Presiden, Senin (27/10).
Sedangkan bagi menteri-menteri yang organisasinya adalah hasil perubahan nomenklatur diminta untuk bekerja dengan memanfaatkan organisasi yang ada. Tapi memang tak bisa melakukan pembenahan secara besar-besaran.
“Yang penting bisa langsung kerja duluan,” kata Pratikno, lagi-lagi mengutip Presiden Jokowi.
Khusus untuk Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, pemerintah akan segera memfasilitasi kelengkapan pendukung, termasuk infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia. Pemerintah berencana tak membangun gedung baru supaya tak memboroskan anggaran.
“Bapak Presiden memberikan arahan kita untuk bekerja secara efektif dan efisien tidak memboroskan anggaran karena anggaran kita dedikasikan untuk rakyat,” kata Pratikno.
Begitu pun duplikasi-duplikasi dalam anggaran lintas kementerian akan disederhanakan.