Kementerian Baru Tak Buka Rekrutmen Staf Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian baru bukan berarti rekrutmen pegawai baru, sebab kementerian-kementerian baru tersebut merupakan penggabungan atau pemisahan dari kementerian yang sudah ada.

“Tidak ada rekrutmen baru. Itu kami hindari. Kami mengoptimalkan yang sudah ada,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Negara, Selasa (28/10).

Mengoptimalkan sumber daya yang ada, ujar Pratikno, membuat kementerian-kementerian tersebut bisa cepat bekerja. Tinggal dibicarakan soal infrastruktur pendukung dan sistem kepegawaian yang hendak digunakan.

Presiden Joko Widodo meminta para menterinya segera bekerja sejak hari diumumkan Kabinet Kerja. “Beliau (Jokowi) ingin mengawal agar semua bisa bekerja sejak hari pertama,” ujar Pratikno.

Jokowi tahu pembentukan kementerian baru pasti memiliki kesulitan. Namun ia optimistis hal tersebut dapat ditangani. “Tinggalkan ego sektoral. Semua dikerjakan bersama. Staf bisa digeser dari satu tempat ke tempat lain,” kata Pratikno.

Soal anggaran juga diperkirakan tak akan menjadi masalah signifikan. Menteri Keuangan telah mengatur agar kementerian baru bisa memanfaatkan atau menggunakan alokasi anggaran yang ada.

Menkeu juga telah merencanakan alokasi atau pergeseran pegawai kementerian-kementerian baru. “Maritim misalnya nanti dibantu Kelautan dan Perikanan. Ada juga (bantuan) pejabat atau birokrat dari kementerian lain,” kata Pratikno.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat dalam pertimbangannya atas perubahan nomenklatur kementerian kabinet Jokowi menyatakan perubahan tersebut bisa membuat situasi rumit. DPR bahkan berpendapat lebih baik nomeklatur kementerian tidak diubah. (Baca: Pertimbangan DPR atas Perubahan Kementerian)

Baca juga:

Pratikno Tepis Orang Jokowi Jadi Kepala Staf Kepresidenan

Konsekuensi Perubahan Kementerian Kabinet Jokowi