Koalisi Merah Putih lantas meminta DPR memanggil Menkumham baru, Yasonna Laoly, yang menandatangani SK tersebut. "Cara-cara seperti ini (keputusan Menkumham) adalah cara-cara otoriter. Di alam demokrasi, ini tidak dibenarkan. DPR harus bisa memanggil menteri yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan," kata Ical pada Muktamar VIII PPP kubu Suryadharma di Jakarta, Kamis (30/10).
Ical yang juga Ketua Presidium Koalisi Merah Putih lantas memerintahkan kadernya di DPR, Azis Syamsuddin, untuk segera memanggil Menteri Yasonna. "Saudara Aziz Syamsuddin itu Ketua Komisi III DPR dari Koalisi Merah Putih, dari Partai Golkar. Tentu yang harus kita lakukan adalah mempertanyakan tentang banyak hal (kepada Yasonna)," kata Ical.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Rabu (29/10), Yasonna menyatakan keputusannya soal PPP diambil berdasar aturan hukum. "Jika ada yang tidak sepakat, saya siap digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya siap mengambil tanggung jawab atas keputusan itu,” kata Yasonna. (Baca: Menteri Yasonna Pasang Badang untuk PPP Romy)
Baca selengkapnya soal kisruh PPP: Skandal "Guling Meja" PPP