Kursi Ketua Umum Belum Tentu Milik Djan

Jakarta, CNN Indonesia -- Nama Djan Faridz diusulkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai Ketua Umum yang baru. Namun, posisi ketua umum masih belum dapat dipastikan akan menjadi miliknya.

"Jadi posisi Ketua Umum masih akan dibahas bersama lewat musyawarah. Jika cara itu mengalami kebuntuan, maka akan dilanjutkan dengan voting. Kalau bersifat rahasia kan biasanya lebih mudah," kata Pimpinan Sidang Muktamar PPP Sunardi, Sabtu (1/11).

Sementara untuk batas tenggat waktu musyawarahnya, Sunardi menyatakan harus selesai hari ini. "Menurut agenda kan hari ini," katanya.

Kemarin malam, Muktamar sempat ricuh karena Pimpinan Sidang Fernita Darwis menyimpulkan enam poin di luar agenda sidang. Salah satu di antaranya adalah menetapkan Djan Faridz menjadi Ketua Umum partai Kabah ini.

Namun, Sunardi mengungkapkan, keputusan itu dianulir dan menyatakan posisi Ketua Umum belum terisi. "Hari ini tidak ada keputusan itu. Semua masih sangat berpeluang."

Ahmad Yani, sebagai salah satu calon Ketum, berharap pemilihan tidak dilakukan secara aklamasi. Dia mengungkapkan, dirinya masih akan tetap mencalonkan diri sehingga tidak ada alasan untuk memilih Ketua secara aklamasi.

"Di Muktamar Surabaya itu kan ada tiga calon, yang dua mundur, sehingga Romahurmuziy otomatis terpilih secara aklamasi. Tapi di sini saya masih akan terus maju, tidak ada alasan untuk memilih secara aklamasi," ujarnya.

Sementara Djan Faridz sendiri mengaku tidak bermasalah jika Ahmad Yani masih berniat untuk mencalonkan diri. "Boleh gak ada yang larang. Kalau mau maju gak ada yg larang."

Menurut Djan, posisi ini kaitannya dengan keumatan sehingga tidak baik memaksakan diri untuk menduduki kursi Ketua. "Tapi kalau diberikan amanah insya Allah saya siap."