MUKTAMAR PPP
Djan Faridz Janji akan Perhatikan Rakyat
CNN Indonesia
Minggu, 02 Nov 2014 04:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Suryadharma Ali, Djan Faridz, berniat untuk memberikan rakyat mesin pengolah gabah gratis.
"Melalui DPR RI kita akan mengupayakan pemerintah agar memberikan alat bagi petani supaya mereka tidak lagi yang menjual gabah, tetapi beras. Kita akan minta pemerintah memberikan mesin," kata Djan dalam pidato perdananya sebagai ketua umum, usai Muktamar VIII PPP di Jakarta pada Minggu (2/11) dini hari.
Menurut Djan, langkah ini perlu diambil karena masalah terbesar yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah perekonomian. "Tantangan kita sungguh berat. Perekonomian rakyat makin hari makin lemah," kata Djan.
Djan juga menyinggung posisi rakyat kecil yang semakin susah bersaing akibat perkembangan zaman. Ia mengungkapkan, usaha menengah ke bawah saat ini berhadapan langsung dengan usaha-usaha modern seperti mini market dan mall.
"Ini tantangan kita, Partai Persatuan Pembangunan, ke depan untuk memakmurkan rakyat," kata Djan.
Dalam pidatonya, Djan juga mengimbau anggota partainya untuk tidak berubah. Ia berharap, pengurus DPW dan DPC tetap berada di barisan Muktamar Jakarta, bukan di kubu PPP yang berseberangan.
"Ini muktamar yang betul-betul Muktamar, karena dilakukan pengurus sah. Perjuangan saya tidak mungkin berhasil tanpa bantuan rekan-rekan di DPW dan DPC. Tolong jangan berubah arah ya, siap?" kata Djan sembari bertanya kepada hadirin yang sedang menyimak pidatonya.
Sontak hadirin berteriak menanggapi pertanyaan itu, "Siap!".
Dalam Muktamar VIII PPP, Djan baru saja ditunjuk sebagai ketua umum secara aklamasi. Walau masih ada Ahmad Yani yang juga mencalonkan diri sebagai ketua umum, sidang tetap memutuskan Djan sebagai satu-satunya kandidat, merujuk pada pandangan umum DPW yang secara keseluruhan mendukungnya.
Partai Kabah saat ini terbelah antara kubu Suryadharma Ali dan Emron Pangkapi, sementara kubu Ketua Umum Suryadharma Ali menyatakan Muktamar PPP digelar pada 23 Oktober 2014 di Jakarta.
Dalam Muktamar PPP yang diselenggarakan kubu Wakil Ketua Umum Emron pada Kamis (16/10) di Surabaya, Jawa Timur, Romahurmuziy ditetapkan menjadi calon tunggal ketua umum.
Terkait dualisme kepengurusan di partai berlambang Kabah itu, Kemenkum HAM memutuskan bahwa PPP yang di bawah kepemimpinan Romy adalah yang sah.
"Melalui DPR RI kita akan mengupayakan pemerintah agar memberikan alat bagi petani supaya mereka tidak lagi yang menjual gabah, tetapi beras. Kita akan minta pemerintah memberikan mesin," kata Djan dalam pidato perdananya sebagai ketua umum, usai Muktamar VIII PPP di Jakarta pada Minggu (2/11) dini hari.
Menurut Djan, langkah ini perlu diambil karena masalah terbesar yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah perekonomian. "Tantangan kita sungguh berat. Perekonomian rakyat makin hari makin lemah," kata Djan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini tantangan kita, Partai Persatuan Pembangunan, ke depan untuk memakmurkan rakyat," kata Djan.
"Ini muktamar yang betul-betul Muktamar, karena dilakukan pengurus sah. Perjuangan saya tidak mungkin berhasil tanpa bantuan rekan-rekan di DPW dan DPC. Tolong jangan berubah arah ya, siap?" kata Djan sembari bertanya kepada hadirin yang sedang menyimak pidatonya.
Sontak hadirin berteriak menanggapi pertanyaan itu, "Siap!".
Dalam Muktamar VIII PPP, Djan baru saja ditunjuk sebagai ketua umum secara aklamasi. Walau masih ada Ahmad Yani yang juga mencalonkan diri sebagai ketua umum, sidang tetap memutuskan Djan sebagai satu-satunya kandidat, merujuk pada pandangan umum DPW yang secara keseluruhan mendukungnya.
Partai Kabah saat ini terbelah antara kubu Suryadharma Ali dan Emron Pangkapi, sementara kubu Ketua Umum Suryadharma Ali menyatakan Muktamar PPP digelar pada 23 Oktober 2014 di Jakarta.
Dalam Muktamar PPP yang diselenggarakan kubu Wakil Ketua Umum Emron pada Kamis (16/10) di Surabaya, Jawa Timur, Romahurmuziy ditetapkan menjadi calon tunggal ketua umum.
Terkait dualisme kepengurusan di partai berlambang Kabah itu, Kemenkum HAM memutuskan bahwa PPP yang di bawah kepemimpinan Romy adalah yang sah.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK