SDA Nilai Muktamar PPP di Surabaya Tidak Sah

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali yang akrab disapa SDA, mengatakan bahwa Muktamar PPP tandingan yang digelar kubu Emron Pangkapi di Surabaya melanggar keputusan mahkamah partai.

"Mahkamah partai menyatakan Muktamar Surabaya tidak sah. Berarti semua produknya juga tidak sah," kata Suryadharma saat meninggalkan Muktamar VIII PPP di Jakarta, Minggu (2/11) dini hari.

Dia mengklaim, apa yang dilakukan PPP kubu Emron Pangkapi di Surabaya tidak sesuai dengan keputusan mahkamah partai. Selain itu, menurutnya, mereka tidak mempunyai kewenangan untuk mengadakan muktamar.

Kendati demikian, Kementerian Hukum dan HAM memutuskan bahwa pengurus PPP yang sah adalah PPP kubu Emron Pangkapi.

SDA menyebut alasan Menkum HAM Yasonna Laoly dalam mengesahkan Muktamar Surabaya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. PPP kubu Suryadharma yang dipimpin oleh Djan Faridz, telah menggugat keputusan Menkum HAM ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Oleh karenanya, kami yakin gugatan kami insya Allah pengadilan akan mengabulkan," ujarnya.

Partai berlambang Kabah itu sekarang sedang terbelah antara kubu Suryadharma Ali dan Emron Pangkapi. Dalam Muktamar PPP yang diselenggarakan kubu Emron, Kamis (16/10) di Surabaya, Jawa Timur, Romahurmuziy ditetapkan menjadi calon tunggal ketua umum.

Perpecahan di PPP juga mengakibatkan arah partai yang terbelah. Kubu Emron menyatakan bakal mendukung Koalisi Indonesia Hebat. Sementara kubu Suryadharma Ali tetap mendukung Koalisi Merah Putih.