Jaksa Agung Jangan dari Partai Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Beberapa hari ini muncul polemik terkait calon jaksa agung yang berasal dari partai politik. Sejumlah praktisi dan akademisi hukum menegaskan Jaksa Agung seharusnya tidak berasal dari partai politik.

Hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk "Polemik Calon Jaksa Agung asal Parpol" yang digagas oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Narasumber yang hadir yakni praktisi dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar, pensiunan Jaksa dan pengajar Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Chaerul Imam, dan Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/11)

Ketiganya sepakat bahwa jaksa agung lebih baik bukan berasal dari partai politik. "Kalau orang partai sudah bisa kita pastikan akan melindungi partainya. Di luar negeri, presiden bertindak pun minta pendapat jaksa," ucap Bahrain.

Menurut dia, jika jaksa agung berasal dari partai politik, maka akan ada kecenderungan yang bersangkutan akan melindungi, atau bahkan mengintervensi proses hukum menjadi dipolitisasi.

Chaerul pun hampir sependapat dengan gagasan Bahrain. "Tidak bilang tidak boleh, tapi ada kekhawatiran untuk Jokowi dalam memilih jaksa agung dari parpol, takut ada konflik kepentingan dengan parpolnya," ujar Chaerul.

Selain itu, ia menyarankan Jaksa Agung bukan dari pensiunan jaksa dan tidak pernah terkait dengan kasus korupsi sekecil apapun.

Presiden Joko Widodo akan segera mengangkat jaksa agung baru pengganti Basrief Arief yang pensiun. Para pengamat berpendapat presiden harus sangat hati-hati dalam memilih jaksa agung.

Koordinator Badan Pekerja ICW, Ade Irawan mengatakan dalam siaran pers, jaksa agung yang baik haruslah berintegritas, memiliki kapasitas, paham teknis hukum, dan terbebas dari konflik kepentingan.

ICW sendiri menolak politisi dari Partai Nasional Demokrat, HM Prasetyo, untuk menduduki posisi jaksa agung. Ia pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada 2006.

Sejumlah nama calon jaksa agung mengemuka, antara lain, Marwan Effendy (mantan Jaksa Agung Muda Pengawasan, M Yusuf (Ketua PPATK), dan R Widyo Pramono (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus).

Saat ini, Kejaksaan Agung dipimpin oleh Andhi Nirwanto, Wakil Jaksa Agung yang merangkap jabatan sebagai orang nomor satu di sana.