KABINET JOKOWI

Kementerian Desa Punya Cakupan yang Luas

CNN Indonesia
Senin, 03 Nov 2014 17:15 WIB
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar memastikan tidak ada tumpang tindih.
Marwan Jafar mendatangi Istana Presiden Republik Indonesia untuk memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (23/10). CNN Indonesia/Resty Armenia
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan kementeriannya sebagai lembaga baru memiliki cakupan kerja yang luas.

“Ini adalah bagian dari kementerian baru. Ini bukan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), ini kementerian desa,” kata Marwan dalam jumpa pers di kantornya, Senin (3/11).

Marwan menjelaskan ada penggabungan tiga kementerian dan pihaknya akan bekerja sama dari hulu hingga hilir dengan 17 kementerian yang ada.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Kami memang kementerian baru, tapi cakupannya luas. Akan ada pendidikan, lingkungan, dan lain-lain pasti akan kerja sama dengan kami,” ujarnya.

Marwan menekankan kementeriannya mendukung sepenuhnya Undang-Undang tentang Desa terkait empat pilar yaitu pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Keempat hal itu tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya.

“Bersifat khusus desa pedesaan dan pembangunan desa secara lebih umum. Nanti melebur juga dengan transmigrasi,” kata dia. “Ini diharapkan akan menopang pembangunan di daerah tertinggal dan transmigrasi.”

Marwan menegaskan dalam penataan struktur pemerintahan ini kementeriannya memegang prinsip efektivitas dan efisiensi sehingga tidak ada tumpang tindih.
“Penempatan personalia kami sesuaikan dengan UU Aparatur Negara,” ujarnya

Adapun mengenai Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang hari ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, Marwan menyatakan program tersebut bisa segera dinikmati oleh masyarakat.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengungkapkan KIS dan KIP akan efektif aktif sebelum kenaikan harga bahan bakar minyak pada akhir tahun ini.
"Sebelum kenaikan BBM kartu itu harus sudah (efektif) aktif," ujar Marwan.

Marwan sendiri dalam peluncuran KIS dan KIP bertugas mempromosikan di daerah Jakarta Timur. Sementara menteri-menteri yang lain di wilayah lain, seperti Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. "Kebetulan saya dapat tugas di Jakarta Timur," ujarnya.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER