Paripurna KIH Dinilai Langgar Konstitusi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sidang paripurna versi Koalisi Indonesia Hebat yang digelar bersamaan dengan sidang paripurna DPR dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. “Paripurna hanya satu, tidak ada DPR tandingan. Kalau ada perbedaan harus ada musyawarah,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11).

Fadli, yang memimpin sidang paripurna DPR, mengatakan pintu masih terbuka untuk para legislator dari Koalisi Indonesia Hebat. Menurutnya, kalau ada upaya pemekaran jumlah komisi untuk menampung Koalisi Indonesia Hebat, itu harus dilakukan melalui paripurna bersama.

“Solusinya sederhana, mereka tinggal menyerahkan nama-nama (pimpinan komisi). Kami sudah kehilangan waktu, kami sudah jalan dan kami sesuai UU,” katanya.
 
Sidang paripurna versi Koalisi Indonesia Hebat, ujar Fadli, dinilainya lambang kegaduhan yang disebabkan sendiri oleh koalisi pendukung Presiden Joko Widodo itu.

“Ada aturan mainnya, kalau mereka tidak ikut komisi, mereka yang tidak bekerja. Kami tetap membuka jalur musyawarah,” tutur politikus Partai Gerindra ini.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan kisruh antara KIH dan KMP bisa diselesaikan dengan duduk bersama. Namun, dia khawatir memang tak ada niat baik dari Koalisi Indonesia Hebat.

“Masuk, duduk satu meja, baru dibahas. Niat dulu, datang dulu. Jangan datang dengan niat jelek, orang ya pasti antipatilah,” ujar Aziz.

Pilihan Redaksi Effendi Simbolon Minta Jokowi Tak Abaikan KIH Kalau Belum Rujuk, Kapan DPR Mulai Bekerja? Kabar Baik Pram: Ada Titik Temu Dualisme DPR Pemerintah Minta DPR Segera Bersatu

Dua kubu besar menggelar rapat paripurna secara terpisah di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (4/11). Koalisi Merah Putih sebagai pemegang sah kursi pimpinan DPR menggelar rapat di ruang paripurna gedung Nusantara II, sedangkan Koalisi Indonesia Hebat yang telah menunjuk pimpinan DPR sementara menggelar rapat di ruang Badan Musyawarah gedung 'kura-kura.'

Paripurna KMP mengagendakan pengesahan mitra kerja masing-masing komisi di DPR, sementara paripurna KIH mengagendakan pengesahan anggota dan pimpinan komisi-komisi versi mereka. Rapat paripurna kembar itu sama-sama digelar pukul 09.00 WIB. Lucunya, kedua kubu saling mengundang dalam paripurna mereka.

Pimpinan DPR sementara versi KIH, Ida Fauzaiyah, menyatakan jabatan pimpinan komisi bukan tujuan utama kubunya. “Kami ingin proses politik berjalan demokratis. Itu yang sesungguhnya kami sampaikan ke publik,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

KIH ngotot tidak mengakui pemilihan pimpinan komisi yang digelar pekan lalu. “Kami tidak mengakui pemilihan yang dilakukan koalisi pendukung Prabowo,” kata Effendi Simbolon yang juga pimpinan DPR sementara KIH. Ia menganggap KMP seperti kartel politik.