KIH Mulai Berseberangan dengan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Penolakan terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai mengalir deras dari sejumlah politisi. Tak cuma oposan, kini giliran fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mulai angkat bicara menyikapi rencana Presiden Jokowi tersebut.

"Dari dulu saya mengatakan perbaikan sistem tata kelola migas (minyak dan gas) harus menjadi prioritas. Itu dulu yang harus dibenahi, sesudahnya baru Presiden bisa menaikan harga," ujar politisi Partai Nasional Demokrat, Kurtubi di Jakarta, Selasa (4/11).

Kurtubi beralasan, dengan adanya perbaikan sistem pengelolaan migas Pemerintah akan mampu menekan potensi kerugian negara akibat maraknya praktik penyimpangan di bidang pemanfaatan migas nasional. Ini mengingat dirinya mengendus terdapat banyak praktik penyuapan terjadi tatkala regulator hulu migas Indonesia yakni SKK Migas menentukan harga jual-beli produk migas.   

Jika Presiden berhasil memberantas praktik tersebut, kata Kurtubi, dana kebocoran dari pemanfaatan migas tadi bisa digunakan untuk menutup defisit anggaran termasuk program infrastruktur. "Kalau apa-apa sudah naikkan BBM, saya pikir dari sisi politis Pak Jokowi akan diserang oleh DPR. Jadi pak Jokowi harus menubuhkan trust lebih dulu dari rakyat," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon juga tak sependapat dengan kebijakan Pemerintah yang dinilai tergesa-gesa menaikan harga BBM. Effendi menyatakan Pemerintah harus lebih dulu memastikan penerima subsidi sebelum menaikan harga BBM.

“Nafsu banget pak JK (Jusuf Kalla), apa beliau tak melihat situasi dan kondisi sekarang? Baru seminggu dilantik saja sudah bikin heboh. Apa dengan menaikan Rp 3.000 rakyat bisa makmur?" tegas Effendi.

Meski menuai pro-kontra, kenaikan harga BBM bersubsidi sepertinya tinggal menghitung hari. Hal itu terlihat dari dimulainya pembagian Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) yang disinyalir menjadi kompensasi atas kenaikan harga BBM.