JK: Pemilihan Ketum Golkar Harus Demokratis

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang juga tokoh Partai Golkar, mencermati syarat untuk menjadi ketua umum partai berlogo beringin itu tidak demokratis.

JK menekankan ia sering mengatakan bahwa partai politik adalah tonggak demokrasi bangsa. “Karena itu tonggak demokrasi maka partai itu harus juga demokratis dalam memilih ketuanya," ujar JK seusai menghadiri acara Pramuka di Jakarta, Sabtu (8/11).

Selain itu, dia juga menekankan pemilihan ketua umum Golkar tidak boleh dilaksanakan atas dasar paksaan atau "main belakang."

"Semua yang tidak demokratis harus diluruskan. Golkar sebagai partai, kalau zaman Orde Baru dulu boleh begitu. Tapi sekarang sudah bukan Orde Baru lagi," ujarnya.

Belakangan berkembang di internal Golkar wacana yang mensyaratkan calon ketua umum harus didukung oleh 10 DPD I dan 30 persen DPD II secara kumulatif untuk dapat mengajukan diri.

Wacana ini mendapatkan pertentangan karena membuka kemungkinan untuk Ketua Umum Aburizal Bakrie memperpanjang masa jabatannya.

Suara Partai Beringin saat ini terpecah akibat perdebatan soal pemilihan ketua umum dan Musyawarah Nasional (Munas). Sebagian kader Golkar berharap Munas dipercepat sehingga kepemimpinan Aburizal Bakrie segera berakhir.

Adapun sebagian lain berharap sebaliknya dan setia mendukung pria yang akrab dipanggil Ical tersebut. Pemilihan ketua umum Golkar periode selanjutnya akan dilakukan melalui Munas IX Partai Golkar yang rencananya dilakukan awal 2015.

Selain soal Munas, perpecahan Partai Golkar diawali saat mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menerima pinangan Joko Widodo untuk menjadi calon wakil presiden. Kader-kader pun tidak sedikit yang beralih dukungan menjadi mendukung JK ketimbang pasangan Prabowo-Hatta yang diusung Golkar. Poempida Hidayatullah, Agus Gumiwang, dan Nusron Wahid menjadi kader yang dipecat Ical karena memilih Jokowi-JK.

Pada Jumat kemarin, tujuh calon ketua umum Partai Golkar meminta pihak-pihak tertentu di tubuh Golkar tidak menghambat pencalonan mereka. Mereka yang terdiri dari Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, Zainuddin Amali, M. S. Hidayat, Airlangga Hartarto, dan Hajriyanto Thohari mendesak pencalonan ketua umum dilaksanakan secara adil, terbuka, sportif, dan sehat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.