Penantian Tak Pasti Perdamaian Parlemen

Jakarta, CNN Indonesia -- Meskipun juru runding dua poros besar telah bertemu hingga kemarin malam, perdamaian antara dua koalisi di DPR RI yakni Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih masih belum dipastikan.

Klimaks perpecahan yang terjadi pasca sapu bersih alat kelengkapan dewan oleh KMP. Namun diklaim pihak KMP kesepakatan sudah terjadi meski tidak menutup kemungkinan meleset.

"Maksimal Kamis besok, seluruh fraksi sudah menyetorkan nama, jika meleset tentunya harus ada proses lain," kata Wakil Pimpinan DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).

Pada pertemuan kemarin, KIH diwakili oleh Pramono Anung dan Olly Dodokambey.

Dalam kesepakatan lain, muncul wacana untuk melakukan revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan tata tertib DPR RI. Namun kesepakatan tersebut belum dikomunikasikan kepada pihak KIH. Revisi itu terkait dengan penambahan wakil ketua komisi yang harus diatur dalam UU.

"Kesepakatan kita hingga tadi pagi mengamandemen itu saja. Dari pihak KIH belum ada yang menghubungi (penolakan)," kata politikus Partai Demokrat ini.

Namun, pendapat Agus berbeda dengan pendapat Ketua DPR Setya Novanto, yang mengatakan tidak akan ada perubahan UU MD3 dan tatib DPR RI.

"Tidak ada perubahan pasal. Intinya ini kesepakatan antara Pramono dari KIH, Idrus Marham, dan Hatta Rajasa dari KMP. Nanti pimpinan fraksi yang tanda tangan," ujar Setya di tempat yang sama, Selasa (11/11).

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menganggap KIH tengah dalam posisi siaga soal revisi UU MD3. Pasalnya, hal itu bisa saja menjadi jebakan untuk KIH agar tidak memiliki ruang gerak lebih luas di parlemen.

"Ini tidak mudah merevisi, tapi KIH takut kalau ini jadi jebakan betmen. Jangan buru-buru dong (revisi)," kata Ruhut, juga di DPR.