Jakarta, CNN Indonesia -- Beberapa poin keputusan telah dihasilkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar yang menegaskan untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo, keluar dari Koalisi Merah Putih, mendukung pelaksanaan pilkada secara langsung, dan menentang segala aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.
Selain itu rapat paripurna ketiga juga menghasilkan keputusan untuk memotong wewenang DPP Partai Golkar untuk tidak terlalu ikut campur tangan dalam segala urusan DPD Partai Golkar.
Yorris Raweyai Ketua Panitia Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar versi kubu Agung Laksono, menyebut tim penyelamat partai berlambang pohon beringin memiliki tiga alasan untuk menggelar Munas di Jakarta akhir pekan ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, Golkar versi Aburizal Bakrie (Ical) menolak Perppu Pilkada. Kedua, kubu Ical berusaha memperjuangkan penggunan sistem proporsional tertutup pada pemilihan legislatif 2019. Dan ketiga, kelompok Munas di Bali mulai menggulirkan wacana pemilihan presiden melalui MPR.
"Yang ketiga paling bahaya. Ini berarti, mereka berniat merongrong kewibawaan pemerintah yang sah," ujar Yorrys di sela-sela Munas kubu Agung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Minggu (7/12).
Pria yang juga menjabat Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ini menuturkan, alasan lain munas versi kelompoknya diadakan adalah penganuliran kesepakatan kedua kubu oleh kelompok Ical secara sepihak.
"Sampai 13 november lalu ada kesepakatan bersama melalui mekanisme formal, yakni rapat pleno. Tanggal 17 November kesepakatan itu dianulir dan Munas ditetapkan tanggal 30," ucapnya.
Saat ini, Yorrys menilai islah kedua kubu nyaris mustahil terlaksana. Ia menganggap, islah mustahil terwujud bila kedua kelompok yang bertikai merasa benar dan memaksakan kebenaran pada kelompok lain.
"Kami sudah mengusahakan islah sejak Juli lalu. Jadi tidak serta-merta terjadi seperti ini. Akibatnya memang baru sekarang, tapi sebabnya muncul sejak Juli," ungkapnya
Saat ini rapat paripurna telah memasuki agenda terakhir, yaitu agenda pemilihan ketua umum DPP Partai Golkar periode 2014-2019.