Dimyati: PPP Gabung di KMP Belum Ada Manfaatnya

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta, Achmad Dimyati Natakusumah, menilai tidak ada manfaat yang diterima partainya selama bergabung dengan Koalisi Merah Putih. Padahal salah satu motif PPP bergabung dengan KMP adalah untuk mendapatkan jabatan strategis.

Nyatanya tak satupun kursi pimpinan DPR dan MPR diperoleh PPP. Demokrat yang bukan anggota resmi KMP justru digandeng KMP dalam mengisi posisi pimpinan DPR.

Pilihan Redaksi Djan Faridz Isyaratkan PPP Kubunya Mendekat ke Jokowi PPP Kubu Djan Faridz Yakin Diakui Pemerintah Mbah Moen Dukung Mukernas PPP Kubu Djan Faridz Kubu Romi Klaim Mbah Moen Tak Memihak Djan Faridz

"Belum kelihatan manfaatnya apa bagi PPP bergabung di KMP," kata Dimyati di lokasi Musyawarah Kerja Nasional PPP, Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/12).

Kursi pimpinan alat kelengkapan dewan di DPR pun tak didapat partai berlambang Ka'bah itu. "Ini kan sama saja kami ditinggalkan. Apa fungsinya kami di KMP?" kata mantan Bupati Pandeglang itu.

Oleh sebab itu 31 Dewan Pimpinan Wilayah PPP dalam Mukernas perdana partai itu saat ini bakal menentukan arah koalisi PPP ke depan. Saat penutupan Mukernas, PPP sudah akan punya keputusan apakah tetap di KMP atau menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat.

Menurut Dimyati, saat ini ada tiga opsi yang berkembang soal arah koalisi PPP. Pertama, tetap bergabung bersama KMP. Kedua, pindah ke KIH. Ketiga, bersama Demokrat sebagai partai penyeimbang di luar KMP dan KIH.

Sinyal pindah haluan politik PPP sebelumnya juga dinyatakan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz. Menurutnya, peluang untuk bergabung ke KIH menunggu keputusan 31 DPW yang hadir di Mukernas.

"Kemungkinan (bergabung) itu selalu terbuka. Di mana-mana, partai selalu ingin dekat dengan pemerintah," kata Djan di sela Mukernas PPP.

Untuk diketahui, PPP saat ini terbelah antara kubu Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta dan kubu Romahurmuziy (Romy) hasil Muktamar Surabaya. Kubu Romy yang telah diakui Kementerian Hukum dan HAM sudah lebih dulu bergabung dengan KIH.