Pemerintah Perlu Peran Partai untuk Tuntaskan Ricuh KPK-Polri

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan peran partai politik diperlukan dalam menyelesaikan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Hal itu dikarenakan proses pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan terjadi melalui jalur politik.

Pilihan Redaksi Bambang Cermati Ada Upaya Penghancuran Sistematis KPK Hasyim: Kisruh KPK-Polri, Problem Personal Bercampur Politik Tim Independen Siap Kumpulkan Fakta Polemik KPK-Polri Budi Gunawan Diminta Berjiwa Besar Seperti Bambang Widjojanto

"Sangat besar (keterlibatannya), karena awalnya proses pencalonan Kapolri kan politis. Presiden bawa calonnya ke DPR, proses politik otomatis berakhir," ujar Andi di kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (26/1).

Selain itu, Andi juga menyebut, konflik yang terjadi antara KPK dan Polri saat ini dapat menyebabkan tergerusnya kepercayaan publik sekaligus melambatkan program kerja presiden.

"Kami juga tidak ingin semakin lama proses ini berlangsung. Kalau proses ini berlangsung, akan tergerus kepercayaan publik dan dunia usaha. Sementara presiden ingin bekerja, kerja, kerja, dan ini malah memperlambat," ujarnya.

Karena itu, kata Andi, presiden kini sedang mempertimbangkan banyak cara agar konflik KPK-Polri segera berhenti. Dia menyebut, ada langkah-langkah yang sedang dijalankan oleh pihak pemerintah. Mulai dari proses politik ataupun hukum. "Ada beberapa proses yang dilakukan. Ada proses politik dan hukum," katanya.

Andi juga mengatakan, presiden sangat ingin dapat memberikan solusi masalah KPK-Polri secepatnya. Solusi itu pun, kata Andi, bercabang menjadi dua. Pertama, solusi untuk mendapatkan Kapolri yang baru, sedangkan yang kedua adalah solusi untuk tidak melemahkan KPK.

"Ujungnya adalah Republik ini punya Kapolri dan Polri kuat, serta KPK tidak melemah. Kalau bisa tambah kuat dan berantas korupsi lebih kuat lagi," ujar Andi.

Ditanya mengenai kemungkinan mundurnya Budi Gunawan dalam waktu dekat, Andi mengaku belum dapat memastikannya. Dia juga menyebutkan, kalaupun Budi mengundurkan diri, maka pengunduran itu berdasarkan dari Budi sebagai individu.

"Setahu saya belum (akan mundur). Presiden tidak akan mendesak. Itu individu. Kalau presiden akan berikan perintah, itu harus sesuai aturan yang ada. Seperti Pak BW (Bambang Widjojanto) punya etika tertentu, secara sukarela menyatakan dirinya mundur. Etika itu berasal dari individu," tutur Andi. (meg/obs)