Ada 3 Pilihan untuk Golkar dan PPP soal Keikutsertaan Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Konflik internal yang melanda Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan menjadi ganjalan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan Peraturan KPU untuk Pilkada 2015. Sebagian pengamat menilai ada tiga pilihan bagi kedua partai politik tersebut terkait dengan keikutsertaan mereka di pilkada serentak nanti.

Peneliti dari Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi Fadli Ramadhanil mengatakan, jika kedua partai tersebut berkukuh untuk ikut pilkada maka bisa memunculkan kegaduhan di daerah. Bahkan, kegaduhan tersebut bisa mengganggu jalannya tahapan Pilkada 2015.

Pilihan Redaksi KPU Diharapkan Tak Terpengaruh Intervensi Parlemen DPR Paksa KPU ke Pusaran Konflik Internal Partai Rekomendasi DPR Kepada KPU Dianggap Menyesatkan DPR: KPU Akomodir Rekomendasi Soal Parpol Bersengketa PAN Usulkan Syarat Pencalonan Pilkada Dibahas di Paripurna

"Jika keduanya tetap dibiarkan ikut dalam keadaan masih bermasalah maka akan memunculkan kegaduhan dan pastinya akan mengganggu kinerja KPU," kata Fadli saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (5/5).

Sebenarnya, kata Fadli, kegaduhan dalam pilkada pasti akan terjadi meski Partai Golkar dan PPP tidak ikut serta. Namun Fadli beranggapan kegaduhan yang terjadi tanpa kedua partai tidak akan sebesar jika keduanya ikut dalam Pilkada 2015.

Lebih jauh Fadli memberikan saran lebih baik Partai Golkar dan PPP tak perlu ikut Pilkada 2015 jika belum ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) atau belum terjadi islah hingga proses pendaftaran calon ditutup. (Baca: Kubu Ical Akui Islah Golkar Sulit Terwujud)

"Sesuai dengan Peraturan KPU maka kedua partai tidak akan bisa ikut Pilkada 2015 jika islah atau putusan berkekuatan hukum tetap belum keluar hingga pendaftaran ditutup," kata Fadli.

Sementara itu ditemui terpisah, Ketua KoDe Inisiatif Veri Junaidi berpendapat bahwa islah merupakan jalan yang harus dilakukan oleh Partai Golkar dan PPP. Jika tidak, maka keduanya terpaksa tidak ikut dalam Pilkada 2015.

"Dorongan yang harus dilakukan Partai Golkar dan PPP adalah islah. Jika tidak islah dan belum ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap maka keduanya tak bisa ikut Pilkada 2015," kata Veri.

Lebih jauh Veri mengatakan jika Partai Golkar dan PPP tidak ikut dalam Pilkada 2015 maka keduanya akan rugi. Hal tersebut lantaran keduanya memiliki perwakilan kepala daerah dalam jumlah yang cukup banyak.

Namun Veri menegaskan jika keduanya ikut dan membuat kegaduhan maka bakal mengganggu jalannya proses demokrasi selama Pilkada 2015 berlangsung.

"Tentu biaya politik PPP dan Golkar akan lebih besar jika tidak ikut Pilkada akan karena incumbent mereka banyak di daerah," ujarnya.

"Kami ingin pilkada berjalan baik dan berjalan sesuai dengan rencana. Kami tidak ingin pilkada serentak terkena imbas akibat konflik dualisme Partai Golkar dan PPP," tutur Veri. (obs)