DPR akan Perketat Pembahasan Anggaran Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyampaikan rencana Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 kepada DPR RI pada Rabu (20/5). Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan dalam pembahasan RAPBN 2016 nanti, DPR akan memperketat evaluasi dana.

Fahri mengatakan DPR telah bersikap lunak kepada pemerintah saat Jokowi mengajukan anggaran APBNP 2015.

"Untuk anggaran, kami justru ingin akselerasi bagaimana mendukung pemerintah kemarin. Hanya tentu kami tak bisa longgar seperti APBNP 2015," kata Fahri saat ditemui di kompleks DPR RI, Jumat (22/5).

Pilihan Redaksi Sutan Sangkal Terima Duit USD 140 Ribu untuk Muluskan APBN-P Menteri Keuangan akan Pangkas Belanja Sejumlah Kementerian Selain Pilkada, Jokowi dan DPR Bahas APBN dan Legislasi Menkeu Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 6,2 Persen di 2016

Fahri mengatakan kelonggarannya akan pembahasan APBNP 2015 dengan pemerintah karena pihaknya menganggap Presiden saat itu tidak menyusun anggaran sejak awal. Dokumen APBNP 2015, katanya, disusun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Oleh karena itu, pada pembahasan terdahulu, kata Fahri, DPR tidak mempersoalkan saat Presiden melakukan perubahan APBN. Fahri mengatakan saat itu DPR bermaksud memberi ruang bagi Jokowi sebagai Presiden Indonesia yang baru.

"Untuk 2016 sudah 100% kerja dari Kabinet Jokowi-JK maka dari itu kami tak mungkin longgar soal itu," kata Fahri.

"Pembahasan ini harus serius dan tak bisa main-main serta tak bisa lagi minta tolong dimengerti. Harus ada evaluasi APBNP 2015 agar bisa ada keputusan untuk APBN 2016," ujarnya.

Sebelumnya DPR mengesahkan APBNP 2015 pada Februari 2015 setelah menjalani pembahasan sejak Januari 2015. Saat itu, pemerintahan Jokowi-JK baru berjalan sekitar tiga bulan. (utd)