Mendagri Sebut Ada Menteri yang Menghina Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut ada menteri pada Kabinet Kerja yang menghina Presiden Joko Widodo. Enggan menyebutkan nama menteri tersebut, Tjahjo berkata, Jokowi telah mengantongi data tersebut.

"Saya sebagai Mendagri punya datanya tapi saya kira presiden sudah sangat tahu," ujarnya di rumah dinas Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, di Jakarta, Minggu (28/6).

Tjahjo menuturkan, tindakan yang dilakukan menteri tersebut sangatlah tidak pantas. Sebagai pembantu presiden yang telah dipercaya untuk duduk di kabinet, perbuatan itu menurutnya menunjukkan ketidakloyalan. (Baca: Legislator PAN: Jokowi Bisa Kendalikan Menterinya Tidak sih?)

"Presiden tidak pernah melihat menteri itu dari partai mana atau tidak dari partai. Ini sudah dipilih presiden tapi tidak mendukung kebijakan presiden apalagi sampai mengecilkan arti presiden," tutur pengurus nonaktif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Pilihan Redaksi Rekomendasi Reshuffle Mega ke Jokowi Sebatas Kader Partai Reshuffle, Jokowi Dianggap Tetap Perlu Akomodasi Parpol Pakar: Jokowi Pasti Pertimbangkan Ucapan Mega soal Reshuffle Relawan Jokowi: Ekonomi RI Darurat, Rombak Menterinya PDIP Dengar Kabar Menteri Rini dan Seskab Andi akan Digeser

Tjahjo berpendapat, menteri bukanlah masyarakat biasa yang dapat menunjukkan ketidaksenangannya terhadap presiden secara terbuka.

Tjahjo pun merasa heran dengan koleganya yang mulai berseberangan dengan Jokowi. Padahal, ia merasa kondisi psikologis para menteri seharusnya tidak terganggu hal-hal di luar pekerjaan, seperti isu perombakan kabinet.

"Presiden menyampaikan sekarang semuanya konsentrasi kerja saja. Menteri tidak perlu terpengaruh isu reshuffle," katanya. (Baca: Jokowi: Saya Sudah Ngomong, Kalau Dicopot ya Dicopot!)

Sebagaimana diketahui, isu perombakan menteri pada Kabinet Kerja mulai berhembus belakangan ini. PDIP sebagai parpol utama pengusung pemerintah misalnya, menunut Jokowi mengganti para menteri di sektor ekonomi.

Atas dasar pencapaian sektor perekonomian nasional selama tujuh bulan ini, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan, menteri-menteri yang dipilih Jokowi belum mampu menerjemahkan visi besar pemerintah. (Baca: Presiden Jokowi Sebut Ada Kementerian Dapat Nilai Merah)

"Jadi reshuffle itu adalah sebuah kebutuhan agar pemerintahan dapat berjalan efektif," tuturnya pagi tadi. (obs)