Setahun SBY Lebih Memuaskan Dibanding Setahun Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Tak hanya menilai kondisi tiga bidang besar di Indonesia, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) juga menilai soal kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Indonesia Joko Widodo selama setahun setelah dipilih publik pada Pilpres 2014 lalu. Kepemimpinan Jokowi pun dibandingkan dengan setahun pertama di dua periode Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia, sejak 2004 hingga 2014.

Tiga pilihan diberikan pada masyarakat terkait perbandingan kepemimpinan Jokowi dan SBY, yaitu "sangat/cukup puas", "kurang/tidak puas", dan atau "tidak tahu". Hasilnya, 70 persen masyarakat Indonesia menilai pemerintahan SBY pada 2005, setahun sejak terpilih, telah memuaskan hati mereka.

Sementara untuk pemerintahan SBY pada 2010, masyarakat terpuaskan sebanyak 66 persen. Lalu bagaimana dengan Jokowi? Hasil riset SMRC memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan mereka terhadap pemerintahan Jokowi tidak sampai 50 persen, atau hanya 40,7 persen. (Baca juga: PDIP: Menteri-menteri Ekonomi Kurang Gebrakan, Rombak Saja)

Pilihan Redaksi Survei Mahasiswa Nilai Menteri Ekonomi Jokowi Mengecewakan Survei KedaiKOPI: Profesional Tak Puas Kerja Jokowi-JK Survei: Soal Reshuffle Puan Layak Diganti dan Susi Favorit Survei SMRC Sebut Ekonomi dan Penegakan Hukum Jokowi Buruk

Sedangkan hasil penilaian di jawaban "kurang puas" pun berbanding lurus. Sebanyak 55,7 persen masyarakat menilai bahwa pemerintahan Jokowi sejauh ini tidak memuaskan. Sementara mereka yang menilai pemerintahan SBY di 2005 dan 2010 buruk "hanya” 26 persen dan 32 persen.

"Masa bulan madu Jokowi dan rakyat sudah berakhir, padahal pada periode yang hampir sama, yaitu SBY 2005 dan 2010 tingkat kepuasan masyarakat ada di atas 60 persen. Secara khusus tingkat kepuasan atas kinerja Jokowi sangat rendah, yaitu 40,7 persen," ujar SMRC seperti dikutip dari publikasinya, Jumat (10/7). (Baca juga: Hasil Survei Menteri Bidang Politik dan Ekonomi Negatif)

Penilaian terhadap pemerintahan Jokowi yang rendah tersebut berimbas juga kepada penilaian masyarakat terhadap kementerian koordinator yang bekerja di bawah Jokowi. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi lembaga yang mendapat penilaian terburuk dengan persentase 9,9 persen.

Kementerian koordinator kedua yang menduduki peringkat buruk adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan persentase 10,2 persen. Seperti diketahui, Kementerian bidang Ekonomi Indonesia memang mendapat sorotan tajam lantaran ekonomi Indonesia terus menurun hingga membuat nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat sangat jatuh.

Kementerian yang menduduki posisi kedua sebagai terbaik adalah Kementerian Koordinator Bidan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Puan Maharani. Meski angka persentasenya di bawah 15 persen, nilai Kementerian PMK tetap berada di atas Kemenko Perekonomian dan Kemenko Polhukam, yaitu sebanyak 14,9 persen. (Baca juga: Kepuasan atas Kinerja Jokowi-JK Capai Titik Terendah)

Sedangkan untuk Kementerian yang memiliki penilaian tertinggi adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang meraih persentase di atas 25 persen, yaitu sebesar 25,2 persen. Kemenko Kemaritiman tersebut muncul akibat "sokongan" dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendapat penilaian kementerian dengan kinerja terbaik dan mendapatkan 27 persen suara. Seperti yang diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan pimpinan Susi Pudjiastuti selalu mengeluarkan gebrakan, salah satunya meledakkan kapal yang terbukti mencuri ikan secara

Sayangnya, soal kinerja kementerian Jokowi ini, lebih banyak masyarakat yang tidak tahu. Sebanyak 39,8 persen mengaku tidak tahu apa hasil kinerja kementerian Jokowi. Jumlah itu lebih banyak 14,6 persen dari pada Kemenko Kemaritiman yang dinilai jadi kementerian koordinator yang paling baik. (Baca juga: Menunggu Lobi Makan Siang Jokowi yang Sederhana) (hel)