Survei SMRC Sebut Ekonomi dan Penegakan Hukum Jokowi Buruk

Jakarta, CNN Indonesia -- Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden telah merayakan satu tahun "dicoblos"-nya mereka oleh rakyat kemarin, Kamis (9/7). Dalam rangka itu pula lah, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) melakukan riset untuk menghitung tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan yang mereka pilih dan dibandingkan dengan setahun lalu.

Berdasarkan publikasi yang disebarkan oleh SMRC, ada tiga kondisi yang yang dijadikan sampel riset. Ketiganya adalah kondisi ekonomi, kondisi hukum, serta kondisi penegakan hukum.

Dalam kondisi ekonomi, masyarakat yang dijadikan sampel diminta memilih enam jenis kondisi, mulai dari "jauh lebih buruk", "lebih buruk", "tidak ada perubahan", "lebih baik", "jauh lebih baik", dan "tidak tahu/tidak jawab". Dari data tersebut, 39,1 persen masyarakat mengatakan bahwa tidak ada perubahan berarti terhadap kondisi ekonomi Indonesia pada Juni 2015. (Baca juga: Ekonom dan Pengusaha Dorong Jokowi-JK Reshuffle Kabinet)

Angka tersebut lebih banyak 5,5 persen dari sampel yang diambil pada Oktober 2014.

Meski begitu, bukan berarti nilai kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi stabil selama setahun. Buktinya, jumlah masyarakat yang mengatakan ekonomi Indonesia lebih baik, menurun dari 31,2 persen pada Oktober 2014 menjadi hanya 22,4 persen pada Juni 2015.

Pilihan Redaksi Kicauan Menteri Susi: Mundur Jabatan dan Tarif Rp 5 Triliun Survei Mahasiswa Nilai Menteri Ekonomi Jokowi Mengecewakan Survei KedaiKOPI: Profesional Tak Puas Kerja Jokowi-JK Survei: Soal Reshuffle Puan Layak Diganti dan Susi Favorit

Ditambah lagi, 30,1 persen masyarakat berpendapat ekonomi Indonesia lebih buruk dibandingkan tahun lalu. "Sejak dilantik menjadi Presiden Indonesia pada Oktober 2014 hingga setahun dipilih rakyat, masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional cenderung berubah dari positif menjadi negatif," ujar SMRC seperti dikutip dari publikasinya, Jumat (10/7). (Baca juga: Hasil Survei Menteri Bidang Politik dan Ekonomi Negatif)

Sementara untuk kondisi politik, pilihan yang diberikan pada masyarakat adalah "sangat baik", "baik", "sedang", "buruk", "sangat buruk", dan "tidak tahu/tidak jawab". Hasilnya adalah 32,8 persen masyarakat menilai bahwa kondisi politik Indonesia buruk. Hasil itu naik dari tahun lalu yang berjumlah 29,7 persen.

Sedangkan yang mengatakan kondisi politik Indonesia baik turun dari 22,9 persen pada tahun lalu menjadi hanya 21,1 persen di tahun ini.

Kondisi terakhir adalah soal penegakan hukum. Seperti diketahui kondisi penegakan hukum di Indonesia sempat panas lantaran perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri yang menyeret nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan, serta dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. (Baca juga: Kepuasan atas Kinerja Jokowi-JK Capai Titik Terendah)

Konflik dua lembaga penegak hukum tersebut agaknya berpengaruh terhadap penilaian publik di tahun ini. Jumlah masyarakat yang menilai penegakan hukum Indonesia baik menurun dari 32 persen menjadi 31,2 persen. Sedangkan yang mengatakan penegakan hukum di Indonesia buruk melonjak dari tadinya "hanya" 29,9 persen, menjadi 33,6 persen.

"Evaluasi umum rakyat secara nasional atas tiga kondisi tersebut adalah buruk. Opini publik ini tidak banyak berbeda dengan opini teknokrat atau ahli yang secara umum menilai bahwa ketiga bidang besar itu cenderung negatif di bawah pemerintahan Jokowi." (Baca juga: Beda Penilaian Menteri Era SBY dan Era Jokowi)

"Legitimasi kinerja pemerintah Jokowi pada nyatanya dipertanyakan juga oleh rakyat Indonesia, bukan hanya oleh elite," ujar SMRC (hel)