Meski menolak menandatangani prasasti simbol peresmian, Fadli mengklaim Jokowi tak punya masalah dengan niatan pembangunan kompleks terpadu para wakil rakyat itu.
"Itu hanya hal teknis saja, karena memang belum kami komunikasikan. Tapi dari yang disampaikan beliau setuju," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prasasti simbol peresmian proyek DPR itu sedianya ditandatangani Presiden Jokowi usai sidang tahunan maraton yang digelar di Gedung Kura-Kura. Penandatangan itu seharusnya dilakukan sekaligus menyambut kehadiran Gedung Museum DPR RI yang telah dipercantik sedemikian rupa.
Penataan ulang museum lama itu merupakan satu dari tujuh tahapan proyek sebelum realisasi pembentukan kawasan legislatif, salah satunya ditandai dengan rencana pendirian gedung representatif yang baru.
"Ini kan dilakukan secara bertahap. Kami hanya mengintroduksi idenya. Kalau tidak ada ide besarnya, bagaimana mau dilaksanakan," ujar Fahri.
Jokowi batal menandatangani prasasti Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (14/8). Semula DPR mengagendakan prasasti tersebut ditandatangani Ketua DPR Setya Novanto dan Presiden Jokowi usai sidang paripurna siang ini.
Prasasti itu Kamis kemarin (13/8) telah diletakkan di depan pintu masuk museum DPR. Museum tersebut telah ditata sedemikian rupa menyambut sidang tahunan MPR yang berlangsung maraton hari ini.
Namun ternyata ketika telah tiba agenda penandatanganan prasasti, prasasti itu tak ada di tempat semula. Di lokasi itu justru terlihat meja untuk registrasi tamu undangan.
Sumber Istana menyatakan Jokowi belum menghendaki menandatangani prasasti tersebut. Maka ketika Jokowi turun dari lantai ruangan sidang menuju museum DPR, dia langsung memasuki museum didampingi Setya dan sejumlah pejabat tinggi lain. (pit)