Istana Paparkan Alasan Rekrut Politisi Koalisi Jadi Dubes

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung memaparkan alasan mengapa Presiden Joko Widodo mengusulkan beberapa nama politisi dari partai koalisi menjadi duta besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Pramono, duta besar merupakan perpanjangan tangan dari presiden di berbagai negara. Sementara setiap presiden memiliki gaya dan tujuan yang berbeda-beda dalam memimpin sebuah pemerintahan. (Baca juga: Helikopter Masuk Perbatasan, Kemlu RI Panggil Dubes Malaysia)

"Tapi memang orientasi setiap pemerintahan berbeda. Beliau (Presiden Jokowi) ingin siapapun yang ditunjuk sebagai dubes itu bisa menjadi semacam marketing bagi pemerintahan ini, di manapun ditugaskan. Hal itulah yang dilakukan Presiden," ujar politisi yang akrab disapa Pram itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8). (Baca juga: Dubes Inggris Berbuka Pertama dengan Kurma dan Es Cendol)

Perkara siapa saja yang ditunjuk untuk mengisi jabatan duta besar, imbuh Pram, itu hanya Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mengetahui. "Itu sepenuhnya kewenangan Presiden, diskresi Presiden. Jadi Menlu itu diskresi Presiden dan untuk itu tentunya Presiden meminta masukan, saran, pendapat dari menteri terkait, terutama Menlu," kata dia. 

Pram pun menolak jika dikatakan Presiden merekrut banyak politisi dari partai koalisi untuk menjadi duta besar. "Sebenarnya tak terlalu banyak ya. Bisa dilihat dari presiden ke presiden kan sebenarnya ada ini dan daerah utama tetap diberikan prioritas ke diplomat karier," ujar dia. (Baca juga: Dubes AS: Kopi Indonesia Itu Seperti Perhiasan dari Afrika)

Dikutip dari detik.com, berikut 33 nama calon duta besar baru beserta negara penempatannya yang diusulkan Presiden Jokowi kepada DPR:

1. Hasan Bagis, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab
2. Safira Machrusah, Alffer, Aljazira
3. Bambang Antarikso, Baghdad, Irak
4. Husnan Bey Fananie, Baku, Azerbaijan
5. Ahmad Rusdi, Bangkok, Thailand
6. Yuri Octavian Thamrin, Brussel, Belgia dan merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa
7. Helmy Fauzi, Kairo, Mesir
8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng, Caracas, Venezuela
9. Mansyur Pangeran, Dakar, Senegal
10. I Gusti Agung Wesaka Puja, Den Haag, Belanda merangkap OPCW
11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi, Doha, Qatar
12. Ibnu Hadi, Hanoi, Viietnam
13. Alfred Tanduk Palembangan, Havana, Kuba
14. Wiwiek Setyawati Firman, Helsinski, Finlandia
15. Iwan Suyudhie Amri, Islamabad, Pakistan
16. Muhammad Ibnu Said, Kopenhagen, Denmark
17. Rizal Sukma, London untuk Inggris dan Irlandia
18. Tito Dos Santos Baptista, Maputo, Mozambique
19. Mohammad Wahid Supriyadi, Moscow, Rusia
20. Musthofa Taufik Abdul Latif, Muscat, Oman
21. R Soehardjono Sastromihardjo, Nairobi, Kenya
22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso, Panama City, Panama
23. Dian Triansyah Djani, New York untuk utusan tetap PBB
24. Diennaryati Tjokrisuprihatono, Quito, Ekuador
25. Agus Maftuh Abegebriel, Riyadh, Arab Saudi
26. Amelia Achmad Yani, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
27. I Gede Ngurah Swajaya, Singapura
28. Sri Astarai Rasjid, Sofia, Bulgaria
29. R Bagas Hapsoro, Stockholm, Swedia
30. Octaviano Alimudin, Tehran, Iran
31. Antonius Agus Sriyono, Vatican
32. Eddy Basuki, Windhoek, Namibia
33. Alexander Litaay, Zagreb, Kroasia (hel)