Kinerja Tak Optimal, PPP Sebut DPR Tak Pas Bahas Tunjangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Elite Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menyebutkan kenaikan tunjangan anggota dewan perlu memerhatikan sensitivitas publik.

"Kalau saya sendiri, termasuk di Fraksi PPP, bahwa kenaikan ini menurut saya, tidak memerhatikan sensitivitas," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/9).

Sensitivitas yang dimaksud Arsul adalah dua kondisi yang menjadi sorotan publik pada hari ini, dimana kondisi perekonomian yang sedang melambat dan juga kinerja fungsi legislasi anggota dewan yang belum bekerja secara optimal.

Anggota Komisi III itu juga menjelaskan kenaikan tunjangan bukan menjadi pokok hal yang perlu dipersoalkan. Namun, menurutnya saat ini belumlah tepat membicarakan kenaikan tunjangan, apalagi dipaksakan untuk direalisasikan. (Baca juga: Setara Apa Kenaikan Tunjangan DPR?)

Pilihan Redaksi Pimpinan DPR Anggap Wajar Kenaikan Tunjangan Kenaikan Tunjangan DPR Cair Bulan Depan Jokowi Bisa Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR PDIP: Tak Ada Urgensi Menaikkan Tunjangan Anggota Dewan

Selain itu, ia mengaku tidak mengetahui siapa pengusul awal kenaikan tunjangan. Proses usulan tidak ditanyakan per anggota melalui forum atau rapat paripurna. Tetapi itu menjadi pembahasan di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), yang kemudian dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus). Ia menyebutkan kenaikan tunjangan, jika sudah dibawa ke Bamus, sudah disepakati semua fraksi di BURT.

"Di BURT, perwakilan semua fraksi kan ada, anggaplah itu pembicaraan kesepakatan dalam BURT," kata Arsul. (Baca juga: PDIP: Kenaikan Tunjangan DPR Bikin Malu)

Meski demikian, ia mafhum jika ada penolakan secara individu dari anggota. Hal ini dikarenakan ada ketidaktahuan dan sikap yang berbeda-beda anggota.

Anggota Badan Anggaran DPR Johnny G Plate mengungkapkan Sekretariat Jenderal DPR adalah inisiator usulan kenaikan tunjangan anggota dewan. Ia mengatakan usulan tersebut yang langsung disampaikan ke pemerintah. (Baca juga: Banggar Sebut Setjen Inisiator Kenaikan Tunjungan Dewan) 

Wakil Ketua Fraksi NasDem itu pun mengaku pertama kali mengetahui rencana kenaikan tunjangan itu dari media. Ia menyebutkan, DPR sama sekali tidak terlibat dalam pembahasan awal mengenai rencana kenaikan tunjangan.

Wakil Ketua BURT Dimyati Natakusumah mengatakan kenaikan tunjangan dewan dapat dinikmati mulai bulan depan.

"Sudah disetujui, bulan depan cair," kata Dimyati saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (16/9). (hel)