Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan rapor merah atas perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla, yang genap berusia satu tahun pekan depan.
"Merah, pokoknya merah lah, perlu
remedial," kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/10).
Pemberian rapor merah dari Muzani bukan tanpa sebab. Jika menggunakan parameter di sejumlah sektor seperti ekonomi dan politik, Muzani menilai pemerintahan Presiden Jokowi menurun dibandingkan pendahulunya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sektor ekonomi, Muzani melihat banyak target pemerintah yang tidak terealisasi, seperti nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang meleset. Ke semuanya dalam satu tahun perjalanan mengalami kenaikan. Nilai Utang luar negeri pun membengkak.
"Kurs dollar, dari Rp 9.500, sekarang jadi Rp 13.500, berarti ada pertambahan sekitar 35-40 persen. Pertumbuhan pada saat presiden dilantik 6 persen, sekarang sekitar 5 persen," kata Muzani.
Muzani juga menyoroti perihal tenaga kerja asing, yang dulunya hanya dapat bekerja di sektor dengan kemampuan tertentu, namun sekarang semua sektor dapat dimasuki. Hal ini mengakibatkan rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri. "Semua menurut saya ada kerja yang menurun dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya," ujar Muzani.
Muzani mengapresiasi niat Presiden Jokowi yang hendak mengevaluasi kinerja menteri-menterinya selama satu tahun di Kabinet Kerja. "Presiden berjanji akan memberikan evaluasi, saya kira sudah cukup waktu setahun untuk dievaluasi," ujar Muzani.
Muzani menyebut Kementerian Agama menjadi salah satu yang dinilainya gagal dalam mengantisipasi korban Tragedi Mina serta koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi yang dinilainya tidak memiliki posisi tawar yang tinggi untuk mengetahui jumlah korban dan penanganannya.
Jelang setahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang jatuh pada (20/10) mendatang, sejumlah pihak mulai menunjukan ketidakpuasannya terhadap Kabinet Kerja. Hal itu ditujukan dari hasil lembaga Survei Nasional Indo Barometer.
Survei Nasional Indo Barometer menjadi salah satu lembaga yang mengadakan survei jelang setahun pemerintahan Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, masalah utama yang dihadapi Jokowi-JK adalah masalah ekonomi.
Dalam survei dengan pertanyaan permasalahan paling penting di Indonesia, 37,2 persen masyarakat menganggap bahwa masalah ekonomi menjadi masalah paling penting selama setahun ini. Angka tersebut jauh meninggalkan masalah sulitnya lapangan pekerjaan yang menduduki peringkat kedua dengan 13,3 persen.
Sementara untuk masalah penting ketiga ditempati oleh harga kebutuhan pokok mahal dengan 12,3 persen. Sedangkan masalah korupsi yang biasa menjadi masalah genting hanya mendapatkan 12,3 persen suara dan duduk di peringkat empat masalah penting di Indonesia.
Hasil survei Indo Barometer yang menyatakan bahwa bidang ekonomi jadi masalah utama yang dihadapi pemerintahan Presiden Jokowi-JK selama setahun memimpin, dibantah Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Pramono berpendapat bahwa hasil survei itu menunjukkan pandangan masyarakat pada awal sampai minggu ketiga September di mana terjadi tekanan yang dahsyat terhadap kurs rupiah.